Kisruh pengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terjadi buntut dari adanya dualisme kepemimpinan. Bahkan, belakangan aksi protes dugaan upaya kudeta itu merambah hingga ke provinsi Kepri.
Sempat terjadi aksi penolakan oleh Karateker KNPI saat dilakukan acara pelantikan DPD KNPI Kepri versi Ketum Haris Pertama yang berlangsung di Hotel Aston Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (13/3) lalu.
Penolakan dilakukan atas penetapan ketua DPD KNPI Kepri yang dipimpin oleh Dewi Socowati. Sementara DPD KNPI Kepri secara sah sesuai aturan hukum melalui SK Kemenkumham, yakni versi Banjar Ahmad sebagai ketua DPD KNPI Kepri.
“Bahwa Banjar Ahmad adalah Ketua terpilih hasil MUSDA II KNPI Provinsi Kepri, merupakan Ketua KNPI Kepri Versi Noerfajriansyah selaku Ketum DPP KNPI yang memiliki legitimasi berupa SK Kemenkumham, Sehingga sah secara hukum,” ujar Ketua DPD KNPI Karimun, Syamsul, Senin (14/3).
Syamsul menilai, kisruh yang terjadi dewasa ini tidak dipungkiri bahwa adanya upaya kudeta dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil alih pengurusan KNPI yang notabenenya resmi mengantongi legalitas secara hukum.
“Kondisi saat ini tentu pasti ada pihak-pihak yang ingin mengarahkan ke sana (kudeta) pengurus yang sah,” kata dia.
Ia juga menyayangkan pernyataan bahwa penolakan yang dilakukan sebelumnya sebagai bentuk aksi premanisme. Bahkan, menurutnya, tudingan itu terkesan mencari kambing hitam dalam hal ini Polri yang telah berupaya menjaga kondusifitas.
“Mereka mengkambing hitamkan institusi Polri atas persoalan dan dinamika di dalam internal organisasi,” terangnya.
