Ketua Pemuda Katolik Komda Kepri, Vandarones Purba, merespons polemik Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap berbagai barang bersubsidi di Kepulauan Riau.
Salah satu yang paling mengemuka belakangan adalah terkait HET gas LPG 3 kilogram bersubsidi. Bahkan, kasus kelangkaan terjadi di pulau Jawa hingga memakan korban setelah antrean panjang masyarakat untuk mendapatkan gas melon tersebut.
“Hal ini terjadi dikarenakan adanya surat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang menyampaikan bahwa tidak lagi diperkenankan menyalurkan LPG tabung 3 kg kepada pengecer,” ungkap Vandarones, Rabu, 12 Februari 2025.
Menurutnya, kebijakan itu menegaskan jika penyaluran LPG 3 kilogram hanya dapat dapat dilakukan sub penyalur atau pangkalan resmi yang terdata sebagai mitra Pertamina.
Baca Juga
“Begitu ini diterapkan, maka terlihatlah secara nyata dan sangat berada di pusat pemerintahan republik ini bahwa begitu banyak pengecer atau bukan pangkalan resmi sehingga harga yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan HET yang telah ditentukan pemerintah, hal ini menjadi pertanyaan besar, ada apa selama ini?,” katanya.
Dijelaskannya, efesiensi HET bersubsidi akan terjadi apabila penggunaannya dilakukan secara tepat sasaran. Menurutnya, yang perlu untuk menjadi pemahaman adalah klausul bersubsidi.
Misalnya saja pada gas LPG 3 kilogram. Dalam hal ini pemberlakuan subsidi diberikan terhadap tabung. Namun tidak untuk operasional dan transportasi penyaluran hingga sampai ke dapur-dapur masyarakat.
“Bagaimana yang geografisnya kepulauan atau terpencil dan bahkan dalam satu pulau atau daerah tersebut tidak terdapat stasiun pengisian ulang (SPBE) tabung gas 3 kg, maka harga akan dipengaruhi oleh biaya transportasi yang tinggi, belum lagi yang multi-moda atau bahkan dengan berkali kali mengalami mobilisasi,” jelasnya.
Sebagai contoh, kata dia, di Kabupaten Bintan HET gas LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 18.000, akan tetapi di Kabupaten yang sama dikarenakan beda pulau yaitu Kecamatan Tambelan HET nya sebesar Rp 32.000.
“Itu yang resmi, pertanyaannya adalah apakah disana semuanya pangkalan resmi?, bagaimana jika ada pengecer maka harganya akan lebih tinggi lagi. Demikian juga di Kabupaten Karimun yang merupakan kepulauan, SPBE berada di pulau yang merupakan pusat pemerintahan sehingga HET nya sama dengan kota Batam, namun bagaimana dengan yang berada di pulau-pulau di luar pulau Karimun Besar yang jaraknya bervariasi dan jumlah penduduk yang berbeda,” ucapnya.
“Demikian jika di Kabupaten Selayar provinsi Sulawesi selatan dan Kabupaten Talaud di provinsi Sulawesi Utara, demikian juga daerah yang secara geografisnya kepulauan akan sama permasalahannya,” tambah dia.
Hal ini yang kemudian muncul sebagai polemik. Untuk itu, menjadi pekerjaan penting agar segera mencari solusi terhadap permasalahan seperti ini.
“Masalah ini yang harus dicari benang merahnya sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air tercinta, karena seluruh masyarakat memiliki hak sama,” tutupnya.
