Menu

Mode Gelap

Warta · 20 Sep 2022 14:19 WIB

KNPI Kepri Teddy Nuh Klaim Kantongi SK Kemenkumham RI


					Ketua DPD KNPI Kepri, Teddy Nuh, bersama Sekretaris Umum KNPI Kepri, Askarmin Harun, saat menunjukkan SK Kemenkumham RI serta Sertifikat Merek (HAKI). Foto:istimewa Perbesar

Ketua DPD KNPI Kepri, Teddy Nuh, bersama Sekretaris Umum KNPI Kepri, Askarmin Harun, saat menunjukkan SK Kemenkumham RI serta Sertifikat Merek (HAKI). Foto:istimewa

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)Kepulauan Riau Teddy Nuh mengklaim bahwa KNPI yang saat ini di pimpinnya, sudah kantongi Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia dengan Nomor SK : AHU-0001273.AH.01.08.Tahun 2022.

“Jadi diminta pemuda untuk bersatu di bawah kepengurusan yang sah dan memiliki legalitas hukum yang jelas,” kata Teddy, Senin (19/9).

ADVERTISEMENT

DPD KNPI Kepri kini telah memegang salinan dari SK Kemenkumham dan HAKI yang diserahkan Ketua Umum DPP KNPI, Ryano Panjaitan.

“Ini perlu disampaikan kepada publik untuk merespons gejolak dan kegaduhan soal dualisme dan lain sebagainya,” ujar Teddy dalam pesan tertulis diterima kepripedia.

Dengan terbitnya SK Kemenkumham dan HAKI tersebut, Teddy berharap tak ada lagi perbincangan mengenai dualisme kepengurusan KNPI saat ini.

Oleh karenanya, ia mengajak agar pemuda segera meninggalkan konflik yang ada dan dapat bersatu untuk pergerakan ke depannya.

“Harapan kami kepada seluruh pihak, baik pemerintah, OKP serta Ormas, untuk dapat memperhatikan legalitas yang ada ini. Kami membuka diri kepada seluruh pemuda yang ingin bergabung dalam KNPI. Kita sadari bahwa KNPI ini organisasi besar dan harus didukung oleh semua pihak,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Teddy bersama kepengurusannya pun bakal segera menggelar konsolidasi ke instansi terkait.

Salah satu upayanya dengan menyurati Pemerintah Provinsi Kepri serta pemerintah di tiap kabupaten/kota mengenai legalitas yang sudah diterima.

ADVERTISEMENT

Di sisi lain, Teddy juga berpesan agar pengurus di masing-masing kabupaten/kota dapat segera merespons kabar baik ini dan dapat segera merangkul para pemuda yang ingin bergabung.

“KNPI ke depan harus fokus kepada kegiatan untuk memajukan pemuda. Tidak lagi ribut dengan gejolak dualisme. Ini sudah clear, sudah selesai. Seandainya ke depan masih ada pihak yang memakai logo dan mengatasnamakan KNPI dengan cara yang tidak sah, maka kami tak segan untuk melakukan upaya-upaya hukum seperti somasi. Ini perlu kami peringatkan, bukan berarti kami mengancam, tidak. Agar ke depan energi kita habis dalam hal-hal positif saja,” katanya lagi.

Bahkan, Ketua Umum DPP KNPI, Ryano Panjaitan, sendiri diketahui telah menyurati Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, perihal legalitas yang ada.

ADVERTISEMENT

Dalam suratnya, Ryano memberi tahu bahwa polemik perihal SK dari Kemenkumham telah usai.

“Kemudian, saya nanti juga akan membuat surat kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota. Harapannya tentu ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan kekuatan pemuda di daerah bisa berhimpun di wadah yang ada legalitas jelas dan kuat,” pungkasnya.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Target Penerimaan Pajak Sepeda Motor di Tanjungpinang Rp 52,5 Miliar

18 Mei 2024 - 12:27 WIB

IMG 20231009 WA0010 11zon

Lapas Tanjungpinang Kelebihan Kapasitas

18 Mei 2024 - 11:35 WIB

Ilustrasi tahanan.

Bupati Karimun Salurkan 170 Paket Sembako ke Korban Puting Beliung

16 Mei 2024 - 18:36 WIB

IMG 20240516 WA0052 11zon

BPBD: Warga Terdampak Puting Beliung di Karimun Total 170 KK, 658 Jiwa

16 Mei 2024 - 18:14 WIB

IMG 20240516 WA0050 11zon

Bupati Rafiq Gerakan Ormas Galang Dana untuk Korban Bencana Puting Beliung

16 Mei 2024 - 13:30 WIB

Point Blur May162024 132659 11zon

Update: Rumah Terdampak Bencana Puting Beliung di Karimun Capai 103 Unit

14 Mei 2024 - 18:36 WIB

IMG 20240514 WA0063 11zon
Trending di Warta