Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (11/10).
Di antara tujuan dari kunjungan tersebut yakni untuk memastikan pelaksanaan sejumlah program seperti keagamaan, sosial, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan, hingga perlindungan anak di Kepri berjalan sebagaimana mestinya.
Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, TB. Ace Hasan Syadzili, menyebutkan DPR RI memiliki peran yang untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
“Karena kita tahu ada banyak program-program Kementerian Sosial, misalnya program PKH, bantuan program pangan non tunai, BST, yang memang didistribusikan dari pusat untuk memberikan satu bantuan kepada masyarakat di Kepulauan Riau,” ucapnya saat penyerahan bantuan di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjungpinang.
Ia menilai bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah tentu bermaksud membantu masyarakat dalam berbagai kondisi luar biasa, termasuk bencana alam, pandemi COVID-19, atau sebagainua.
“Termasuk juga BLT kenaikan BBM, dilihat dari apa yang disampaikan pak Gubernur, Alhamdulillah program-program tersebut telah disalurkan dengan baik,” kata politisi Golkar tersebut.
Adapun bantuan yang diserahkan dalam kegiatan ini meliputi, Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial RI untuk 20 orang lanjut usia, 50 orang korban penyalahgunaan Napza, dan 1 orang penyandang disabilitas sebesar Rp 201 juta.
Selanjutnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa makanan tambahan gizi sebanyak 174 paket, paket kebersihan keluarga sebanyak 98 paket, paket perlengkapan keluarga sebanyak 68 paket, paket perlengkapan bayi sebanyak 110 paket, masker KF94 sebanyak 3.600 pieces, selimut 25 lembar, dan kantong jenazah 68 lembar.
Diserahkan juga bantuan bufferstock logistik bencana dari DPR RI dan Kementerian Sosial RI senilai Rp 665,2 juta. Terakhir adalah bantuan kewirausahaan karang taruna dengan total Rp 75 juta.
Selain itu, dalam kunker kali ini Komisi VIII DPR RI juga menerima aspirasi dan masukan dari Gubernur Ansar untuk menaikkan status Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
“Kenaikan status STAIN Sultan Abdurrahman jadi IAIN ini untuk mengakomodasi generasi muda di Kepri yang ingin memperdalam ilmu agama Islam secara akademis, dan memang itu sangat dibutuhkan kenaikan statusnya,” kata Gubernur Ansar.
Ace Hasan pun menjanjikan akan membawa aspirasi tersebut ke Senayan dan akan memperjuangkan kenaikan status STAIN Sultan Abdurrahman dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama RI.
