Menu

Mode Gelap

Hukum Kriminal · 14 Apr 2022 17:22 WIB ·

Kuasa Hukum Robiyanto Ungkap Kejanggalan Saat Penerbitan SP3 di Tahun 2020


 Sidang lanjutan Gugatan Robiyanto di PN Karimun, Kamis (14/4). Foto: Khairul S/kepripedia.com Perbesar

Sidang lanjutan Gugatan Robiyanto di PN Karimun, Kamis (14/4). Foto: Khairul S/kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Pengadilan Negeri Karimun, Kepulauan Riau, melanjutkan proses persidangan terhadap gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilayangkan anak dari korban pembunuhan Cikok alias Taslim di Karimun pada tahun 2002, yakni Robiyanto.

Sidang yang berlangsung Kamis (14/4) ini digelar dengan keterangan saksi ahli pidana dari pihak tergugat III dalam hal ini adalah Polri, yakni Prof Dr Alvi Syahrin.

ADVERTISEMENT
advertisement

Kuasa hukum penggugat, Jhon Asron Purba, mengungkapkan jika kesaksian saksi sesuai keahliannya dalam perkara pidana, menyebut jika ada yang harus di dalami mengenai administrasi dalam penetapan tersangka AE dan AF atas kasus pembunuhan terhadap Cikok alias Taslim.

“Pada keahliannya tadi menjelaskan ada administrasi yang harus ditelusuri mengapa penetapan itu begitu lama dilaksanakan,” kata Jhon.

ADVERTISEMENT
advertisement

Ia menjelaskan, jika saksi ahli juga menjelaskan baru kali pertama menemukan perkara di mana selama 20 tahun penetapan hakim tidak dijalankan.

“Jadi dia selama menjadi dosen fakultas hukum di USU, baru kali menemukan perkara seperti ini. Jadi baginya ini menarik sekali,” terangnya.

ADVERTISEMENT

Kemudian, saksi lain juga hadir dalam sidang kali ini. Ia adalah AKP Heri Pramono, yang merupakan mantan Kasat Reskrim saat diterbitkannya SPDP dan SP3 atas perkara aduan Robiyanto menyoal penetapan hakim yang tidak dijalankan.

Dari penjelasannya, ia tidak menafikan jika terjadinya kesalahan yang bersifat administrasi dalam penertiban SP3. Dimana diketahui, Laporan Polisi (LP) tahun 2020 lalu itu terdapat dua kali penerbitan SP3.

“LP ini yang dijadikan dasar menindak lanjuti laporan, juga ekspos di Kejaksaan, bahkan gelar perkara di Polda dan Mabes Polri hingga SP3 perkara itu,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

Namun, Jhon merasa janggal atas atas penerbitan dua SP3 kasus tersebut. “Karena Kasat Reskrim ini meng-SP3 dasar dari Biro Wasidik karena tidak boleh dua LP. Tetapi dia menyimpulkan kurang alat bukti. Jadi di sini ada perdebatan,” tegasnya.

Mestinya, tambah dia, tidak perlu adanya pelimpahan ke Mabes Polri jika pihak Sat Reskrim Polres Karimun saat ini telah menerbitkan SP3 terkait laporan Robiyanto pada tahun 2020 lalu.

“Jika sudah di SP3. Artinya tidak perlu ada dilimpahkan lagi karena kurang alat bukti. Tapi ternyata diteruskan ke Mabes Polri. Jadi di sini sangat janggal,” bebernya.

ADVERTISEMENT

Diketahui, Perkara ini digugat oleh anak korban, Robiyanto dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun dengan Nomor perkara.44/Pdt.G/2021/PN.Tbk.

Adapun tergugat I dalam hal ini adalah Presiden, tergugat II Kejagung, tergugat Polri, turut tergugat I AE, dan turut tergugat II AF.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 79 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Setelah Viral Dirusak, Kini Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Pelantar Tempat Wisata Kota Rebah

6 Juli 2022 - 13:22 WIB

7 Pelaku Penyelundupan PMI Ilegal dari Bintan ke Malaysia Ditangkap Polisi

5 Juli 2022 - 22:01 WIB

Kurang dari 24 Jam, Pencuri Motor di Batam Ini Ditangkap

4 Juli 2022 - 21:50 WIB

Polisi Tangkap Spesialis Curanmor yang Beraksi di Tanjungpinang dan Bintan

4 Juli 2022 - 16:47 WIB

Ilustrasi pencurian dan maling motor

Maling Bongkar 3 Kotak Infak Masjid Al Falah Tanjungpinang

3 Juli 2022 - 14:12 WIB

Penyelundupan 42 PMI Ilegal di Batam Digagalkan, Seorang Panyalur Tersangka

2 Juli 2022 - 19:48 WIB

Trending di Hukum Kriminal
advertisement