Lingga – Mantan Wakil Koordinator Tim 11 Pembentukan Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Berkelanjutan pada panitia pembentukan Konsorsium Kelapa Indonesia (KKI), Neko Wesha Pawelloy, menyatakan dukungannya terhadap program Pemerintah Kabupaten Lingga yang ingin memperluas sektor perkebunan kelapa. Menurutnya, komoditas ini layak dikembangkan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Namun, pengusaha yang juga pernah aktif sebagai politisi muda di Kepulauan Riau itu mengingatkan, wacana pemerintah daerah harus dibuktikan dengan langkah serius dan konkret. Ia meminta agar program tersebut tidak sekadar menjadi ajang pencitraan atau menutupi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada di Kabupaten Lingga saat ini.
“Jangan hanya diucap, apalagi sampai dimarkup nanti anggarannya. Pengelolaannya harus benar-benar transparan karena ini program pemerintah pusat, dan juga menjadi harapan banyak petani kelapa di Lingga,” ujar Neko, Selasa, 6 Mei 2026.
Wakil Ketua Komite Tetap KADIN Indonesia itu menambahkan, jika pengelolaan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan Fasilitas IKM Kelapa di Desa Resang—yang dibangun pada masa Bupati Lingga Alias Wello—dikelola secara maksimal, maka bukan tidak mungkin Kabupaten Lingga akan menjadi salah satu daerah yang berhasil mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo dalam program hilirisasi kelapa.
Baca Juga
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lingga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 telah menyiapkan lahan seluas 500 hektare untuk perkebunan kelapa. Lahan tersebut telah disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, yang juga akan memberikan bantuan bibit kelapa kepada kelompok tani di Lingga.
Menurut Neko, hal itu bukanlah sesuatu yang baru, melainkan lanjutan dari instruksi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat memberikan arahan kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulawesi Utara di Manado beberapa waktu lalu. Amran menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi kelapa yang sangat besar, namun belum dioptimalkan dari sisi pengolahan.
“Kelapa kita sangat melimpah dan nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat jika diolah. Tapi industri pengolahannya masih terbatas. Ini peluang besar yang harus segera diambil,” ujar Amran.
Kementerian Pertanian terus mempercepat pengembangan hilirisasi kelapa secara nasional. Pada 2026, pengembangan kawasan hilirisasi ditargetkan mencapai 150.000 hingga 154.000 hektare, melonjak signifikan dari sekitar 11.515 hektare pada 2025. Program ini menjadi bagian dari strategi besar hilirisasi perkebunan nasional yang ditargetkan mampu menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja hingga 2027.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah komoditas kelapa yang selama ini masih didominasi ekspor bahan mentah, sekaligus membuka peluang industri pengolahan di dalam negeri.
Amran menilai, keberanian mengambil langkah usaha menjadi faktor penting bagi pelaku bisnis yang ingin masuk ke sektor strategis tersebut. “Kalau jadi pengusaha, jangan terlalu banyak berpikir tanpa aksi. Harus berani. Mulai saja dulu, bangun pabrik, kembangkan usaha. Peluang itu tidak datang dua kali,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pola pikir yang berorientasi pada solusi dan konsistensi dalam membangun usaha jangka panjang. “Sukses itu ada di pikiran. Kalau kita fokus pada solusi dan terus bergerak, insya Allah berhasil,” katanya.
