Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara resmi mengukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri yang baru di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (9/1).
Pengukuhan Mardiyanto sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP RI nomor KP.01.03/KEP-523/K/SU/2022 pada 23 Desember 2022 menggantikan Wawan Yulianto yang ditunjuk sebagai Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Bencana BPKP RI sebagai jabatan barunya.
Dalam kesempatan itu, Ansar, menyampaikan apresiasinya terhadap BPKP Provinsi Kepri yang telah mengawasi penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik.
Sehingga, pemerintahan berjalan efektif, akuntabel dan transparan.
Baca Juga
“Mudah-mudahan hal ini dapat dilanjutkan dengan kepemimpinan Pak Mardiyanto ke depan. Dapat saling mengingatkan dan mendukung dalam rangka mencapai kinerja lebih baik lagi,” ungkapnya.
Menurut Ansar, membangun Kepri berbeda dengan membangun wilayah-wilayah kontinental di daratan.
Dengan kondisi Kepri yang didominasi 96 persen dan daratan 4 persen. Terdapat 22 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Untuk itu urusan prosperity atau kesejahteraan dan kedaulatan menjadi prioritas utama.
“Sehingga, urusan-urusan konektivitas dan menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat tetap didahulukan,” kata Ansar.
Selain itu, Gubernur juga memastikan pihaknya akan senantiasa menaruh perhatian penting terhadap sejumlah catatan penting dalam Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kepri tahun 2022.
“Insya Allah seluruh sub system pemerintahan akan didorong ke depan bekerja lebih baik dengan indikator kinerja yang dapat diukur. Agar tiap tahunnya satu demi satu kekurangan tersebut dapat diatasi,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP, Iwan Taufik Purwanto, yang saat itu menyampaikan sambutan Kepala BPKP RI, berharap Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang baru dapat diterima Pemprov Kepri dan segenap mitra kerja.
Baik instansi pusat, pemda di Kepri, BUMN, BUMD, hingga Pemerintah desa untuk dapat berkinerja leboh baik di masa yang akan datang.
Ia juga menambahkan, kehadiran BPKP Kepri dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sepanjang tahun 2022 telah direalisasikan dalam agenda yang mencakup 7 sektor dan 99 topik prioritas pengawasan.
Termasuk APBD Kepri dan tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kepri tahun 2022.
“Mudah-mudahan saran dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola, akuntabilitas, pengendalian intern dan manajemen resiko di wilayah Pemprov Kepri,” harapnya.
