Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun nomor urut 3, Bakti – Raja (BARA), kembali menampilkan tekadnya untuk menciptakan sumber pendapatan baru bagi Pemerintahan Kabupaten Karimun ke depan.
Secara konsisten hal ini juga ditonjolkan paslon BARA dalam pelaksanaan debat publik kedua Pilkada Karimun 2024 yang berlangsung di hotel Aston Karimun pada Kamis 14 November 2024.
Keduanya telah menyusun program yang dinilai cukup strategis dengan membentuk 4 BUMD sekaligus jika mendapat amanah masyarakat. Di antaranya pada bidang industri, pertambangan, pariwisata, pertanian dan agrobisnis.
“Kita tidak ada alasan untuk tidak membentuk 4 BUMD ini, karena ini bisa sebagai sumber pendapatan bagi daerah,” ujar Bakti Lubis dalam penyampaian visi misi di debat kedua.
Baca Juga
Tentu konsep ini menggambarkan pola pemerintahan yang berorientasi pada aspek wirausaha (entrepreneurial-minded government) untuk memberikan solusi yang luas dalam mengurai segala permasalahan di masyarakat.
Lantas bagaimana relevansinya terhadap kondisi Kabupaten Karimun hari ini?
Faktanya anggaran memang menjadi ‘biang‘ sejumlah persoalan yang ada di Kabupaten Karimun, misalnya saja menyoal keterlambatan TPP bagi para pegawai, penumpukan sampah, hingga belum optimalnya sumber pendapatan daerah.
Khusus pada permasalahan sampah, ini bahkan terindikasi adanya dugaan ‘penyelewengan’ anggaran belanja BBM serta pemeliharaan peralatan dan mesin di Dinas Lingkungan Hidup.
Hal tersebut telah dikonfirmasi Kejaksaan Negeri Karimun pada 22 Oktober 2024 lalu. Potensi kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 450 juta sejak 2021-2023.
Bahkan masalah sampai ini juga terjadi buntut dari penundaan pembayaran pengangkutan sampah BBM.
Gambaran kasus ini terjawab jelas, dalam konsep visi misi Bakti – Raja yang menempatkan pada posisi pertama tata kelola pemerintahan, sehingga tidak terjadi praktik – praktik serupa.
Lalu dalam hal keterlambatan TPP Pegawai, Plt Sekda Karimun, Djunaidy mengatakan pembayaran TPP pegawai akan dilakukan hingga melihat kondisi kemampuan keuangan Kas Daerah memungkinkan.
“TPP itu tetap kita bayarkan, tinggal menunggu kemampuan keuangan mengumpul di Kasda. Karena TPP itu juga besar,” ungkap Djunaidi, Selasa, 8 Oktober 2024 lalu.
Jika ditelisik lebih dalam, lagi – lagi permasalahan ini bermuara pada aspek anggaran. Hal ini yang kemudian perlu diatasi secara serius.
Tidak hanya sebatas program yang bersifat pembiayaan, namun mengabaikan sumber pembiayaan itu sendiri.
Dalam berbagai kesempatan, Bakti – Raja kerap menggambarkan pemikiran kuat tentang bagaimana optimalisasi PAD itu menjadi satu – satunya jurus ampuh ‘melawan’ kelemahan anggaran ini. Meski ada banyak tanggapan yang kontradiktif.
Namun seperti ungkapan calon Wakil Bupati Karimun nomor urut 3, Raja Bakhtiar, dalam closing statemen di debat kedua. “Tujuan boleh tidak masuk akal, tapi rencana harus masuk akal,” ungkap Raja.
Sebab ini mengenai anggaran, paslon BARA menganggap dengan membentuk 4 BUMD itu akan memberikan efek ganda bagi masyarakat.
Selain sebagai sumber pendapatan yang terukur, adanya BUMD itu juga dipastikan akan membuka episentrum ekonomi yang lebih luas serta memenuhi kesempatan kerja tinggi bagi putra – putri Karimun.
“Ini yang perlu kita tata, kita persiapkan dalam menjawab masalah – masalah anggaran yang ada saat ini,” tutup Bakti Lubis.
