Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Dr Lagat Siadari angkat bicara terkait isu liar adanya pejabat ke sekolah berkampanye.
Ia mengatakan, lingkungan sekolah harus steril dari kepentingan-kepentingan berbau politik. Tak elok jika dilakukan di lingkungan sekolah.
“Pada pasal 280 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ada tiga tempat yang dilarang diakses berkampanye oleh Peserta Pemilu yakni tempat ibadah, pendidikan dan fasilitas pemerintah. Memang betul saat ini belum masuk masa kampanye tapi ini dapat dimaknai boleh berkampanye di sekolah”, jelas Lagat melalui pesan daring pada Jumat (11/11).
Menurut dia, penjabat diperbolehkan untuk berkunjung ke sekolah sepanjang tidak ada kepentingan berbaur politik hingga menggunakan atribut partai dan secara langsung meminta dukungan politik.
Baca Juga
”Provinsi Kepulauan Riau kan kental dengan kearifan lokal budaya Melayu yang menjaga keadaban dan kesantunan kehidupan bermasyarakat. Kami (Ombudsman RI Kepri) berharap agar para politisi di Kepri tidak menghalalkan segala cara untuk pencitraan dengan memanfaatkan fasilitas yang dilarang diakses untuk berkampanye,” tutur Lagat.
Lagat meminta penyelenggara fasilitas yang dilarang untuk diakses berkampanye, berani menolak kedatangan pejabat apabila tidak terkait langsung akan tugas dan fungsinya.
”Penyelenggara, tidak hanya sekolah, tapi seluruh penyelenggara fasilitas yang tidak boleh digunakan untuk berpolitik, jangan takut untuk menolak. Siapapun itu, mau itu Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati dan DPRD atau pengurus partai politik, jika ada muatan politis dan minta dukungan politis, harus ditolak,” tegasnya.
Ombudsman RI Perwakilan Kepri sebagai lembaga pengawas pelayanan publik akan melakukan pengawasan akan hal ini dan mengajak masyarakat turut melakukan pengawasan.
Sebelumnya, tersiar kabar Wakil Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina berkunjung ke salah satu sekolah yang disangka oleh sejumlah pihak kampanye politik.
Sejatinya kunjungan ke sekolah itu dalam rangka meningkatkan motivasi belajar para siswa, dan mencegah mereka agar tidak terpengaruh dengan kegiatan negatif.
Namun, beredar informasi istri Wali Kota Batam itu diduga melakukan kampanye politik kepada siswa/siswi.
