BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar Rapat Koordinasi Ajakan Kampanye Antikorupsi Serentak dalam rangka Program Pariwara Antikorupsi Tahun 2026. Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, ini berlangsung di Kantor Wali Kota Batam pada Jumat (24/7/2026) dan dihadiri oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) serta para camat di lingkungan Pemko Batam.
Program Pariwara Antikorupsi 2026 merupakan inisiatif nasional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan untuk memperkuat budaya antikorupsi di daerah. Kampanye ini tidak hanya menyasar aparatur pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penyebarluasan konten kreatif .
Firmansyah menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, serta surat resmi dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri. “Program ini merupakan gerakan kampanye nasional yang harus dilaksanakan secara serentak di daerah,” tegas Firmansyah di hadapan para peserta rapat .
Pelaksanaan kampanye di lingkungan pemerintah daerah akan berlangsung mulai 1 April hingga 30 September 2026. Sementara itu, laporan hasil pelaksanaan kampanye dijadwalkan untuk disampaikan pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2026. Karena itu, seluruh OPD dan camat diminta untuk segera menyusun dan melaksanakan strategi kampanye melalui berbagai saluran, baik media konvensional seperti spanduk dan baliho, maupun platform digital .
Baca Juga
Tema utama kampanye tahun ini adalah “Mendorong Kesadaran dan Partisipasi Publik dalam Menolak Pungutan Liar, Suap, Gratifikasi, Nepotisme, Konflik Kepentingan, dan Penyalahgunaan Fasilitas Dinas” . Sekda menekankan bahwa materi kampanye harus berbasis fakta, mudah dipahami masyarakat, dan menyampaikan pesan yang jelas.
Sebagai langkah koordinasi teknis, Firmansyah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk berkolaborasi dengan Inspektorat Daerah Kota Batam serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam dalam penyusunan materi. Meskipun diberikan ruang untuk memodifikasi materi dengan mengangkat kearifan lokal agar lebih relevan, Firmansyah menegaskan bahwa substansi utama kampanye harus tetap fokus pada ajakan menolak korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas .
