Batam – Pemerintah Kota Batam terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai modal utama membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Berdasarkan finalisasi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, PAD Kota Batam ditargetkan mencapai Rp2,58 triliun. Jumlah ini menjadi bagian dari total pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp4,18 triliun.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebut angka itu menunjukkan betapa kuatnya denyut ekonomi di kota tersebut. Menurutnya, PAD bukan sekadar angka, melainkan cermin nyata kontribusi aktivitas usaha dan masyarakat terhadap kas daerah.
“PAD menjadi kekuatan penting dalam menopang pendapatan daerah. Ini juga menunjukkan aktivitas ekonomi di Batam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan,” ujar Amsakar, Selasa (8/9/2026).
Ia merinci, sumber terbesar PAD berasal dari pajak daerah yang mencapai Rp2,099 triliun. Pajak itu meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain pajak, kontribusi retribusi daerah tercatat sebesar Rp305,19 miliar, yang bersumber dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.
Amsakar menegaskan, Pemko Batam melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus memaksimalkan potensi pendapatan. Pengelolaan pajak dan retribusi diperkuat, namun tetap memperhatikan iklim usaha dan kemudahan investasi.
“Yang kita dorong adalah optimalisasi potensi ekonomi daerah. Penerimaan tersebut pada akhirnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan yang manfaatnya kembali kepada masyarakat,” katanya.
Upaya peningkatan PAD tidak dilakukan dengan menaikkan tarif pajak secara serampangan. Pemko Batam memilih strategi lain: digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, intensifikasi secara terukur, serta optimalisasi piutang BPHTB dan potensi reklame—termasuk melalui penataan reklame berbasis videotron.
Dengan karakter Batam sebagai kota jasa, pariwisata, perdagangan, dan industri, pajak daerah tetap menjadi andalan utama PAD. Karena itu, Amsakar menutup, pemerintah akan terus memperluas basis penerimaan, mengoptimalkan potensi daerah, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak—tanpa mengorbankan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Kita jaga keseimbangan. Pendapatan naik, usaha tetap hidup, dan masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
