Menu

Mode Gelap

Politik · 27 Agu 2023 11:22 WIB

Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Wajib Diisi PNS yang Netral


					Kantor Wali Kota Tanjungpinang. Foto: Istimewa Perbesar

Kantor Wali Kota Tanjungpinang. Foto: Istimewa

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Wilayah Kepri, gelar kajian tentang pengisian Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, di Aula Muhammadiyah, Sabtu (26/8).

Diskusi tersebut menekankan sejumlah pandangan tentang kandidat-kandidat yang diusulkan Gubernur, serta Ketua DPRD ke Mendagri untuk mengisi jabatan PJ Wali Kota Tanjungpinang.

ADVERTISEMENT

Pengamat Kajian Publik Kepri, Alfiandri, menerangkan pengisian Pj Kepala Daerah seharusnya tidak dilakukan secara tertutup. Dimana, publik harus tahu siapa saja calon penjabat kepala daerah, termasuk 3 nama yang bersumber dari Kemendagri sesuai dengan Permendagri Nomor 4 tahun 2023.

“Perlu ada sebuah gerakan dalam proses menggiring isu pengisian kepala daerah di Kota Tanjungpinang ini,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Penjabat Kepala Daerah diharapkan mampu melaksanakan ataupun mewujudkan semangat konstitusional. Selain itu, juga harus mampu mengawal agenda Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pilkada serentak yang dilaksanakan 2024 mendatang..

Oleh karena itu, jabatan Pj Kepala Daerah wajib diisi oleh sosok ASN yang netral, profesional, dan berintegritas tinggi.

“Kami harapkan hasil diskusi ini ada inisiasi baru untuk mengawal ruang publik secara terang benderang yang bisa memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan utama, terutama Bapak Presiden untuk secara jernih berpihak menentukan siapa saja PNS yang clear dan clean untuk ditetapkan Bapak Presiden sebelum di SK-kan oleh Mendagri,” ucapnya.

Sementara itu, akademisi UMRAH, Bismar Arianto, menggambarkan dalam menentukan Penjabat kepala daerah ini tidak terlepas ada banyak kaitannya terhadap kepentingan politik.

Meskipun kepala daerah punya jagoannya sendiri sesuai dengan kriteria dan peraturan, namun semua tidak terlepas ada intervensi pusat.

ADVERTISEMENT

“Gubernur punya kepentingan, DPRD punya kepentingan, bahkan Kementerian sebelum ke Presiden pun punya kepentingan,” terangnya.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

IMKL Secara Terbuka Dukung Bacalon Bupati Lingga, Mantan Ketua Beri Kritik Menohok

24 Mei 2024 - 12:18 WIB

Demisioner Ketua IMKL 2017-2019 Ryan

NasDem Lingga Disanksi Teguran Langgar Administrasi Pemilu, Bagaimana Nasib Caleg Terpilih?

13 Mei 2024 - 14:16 WIB

Ketua KPU Lingga Ardhy Aulia

Nasdem dan KPU Lingga Diputuskan Bersalah Lakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024

13 Mei 2024 - 14:03 WIB

Sidang pelanggaran administratif KPU dan Nasdem Lingga oleh bawaslu kepri

Firmansyah dan Eri Suandi Kompak Kembalikan Berkas Pencalonan ke PDIP Karimun

11 Mei 2024 - 16:59 WIB

IMG 20240511 WA0015 11zon

Yusuf Sirat Soal Maju Pilkada Karimun 2024 Jalur Independen: Peluang Saya di Golkar Terputus

9 Mei 2024 - 12:03 WIB

Ketua DPRD Karimun Yusuf Sirat

MYS Bakal Maju Pilkada Karimun 2024 Lewat Jalur Independen

8 Mei 2024 - 18:44 WIB

IMG 20240508 WA0025 11zon
Trending di Politik