Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Kepri, Cen Sui Lan, meradang dengan batalnya lelang proyek senilai Rp 121 miliar untuk pembangunan jalan nasional dan 5 jembatan Buton-Klarik di Natuna.
Alasan pembatalan ini karena proyek tersebut ditarik ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dengan alasan faktor administrasi.
Cen Sui Lan menyebutkan jika ia di Komisi V telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR yang juga Kepala BPJKN, Badan Lelang Khusus pada Kementerian PUPR dan LKPP dan LPJKN di Gedung DPR RI Senayan, pada Rabu lalu (30/3).
Dalam RDP itu, ia meminta penjelasan dari pembatalan lelang di BP2JK Kepri ini. Disampaikan bahwa nilai lelang di atas Rp 100 miliar merupakan kewenangan Kementerian PUPR.
Baca Juga
“Jadi lelang dengan nominal di bawah Rp 100 miliar yang selama ini diputuskan BP2JK di 34 provinsi justru harus dipertanyakan juga,” ujar Cen.
Ia mengungkapkan bahwa pembatalan ini ia terima informasinya saat kunjungan kerja ke Natuna pada awal Maret lalu untuk pengawasan.
Disana, ia diminta untuk mempertanyakan alasan dari KemenPUPR terkait pembatalan lelang proyek tersebut.
“Ini kenapa tidak dari awal? Dan juga kenapa perusahaan di daerah (Kepri) yang berpengalaman dan punya kemampuan yang sudah menang itu justru dibatalkan? Kita mewanti-wanti ini supaya tidak terjadi fraud atau kecurangan dalam hal ini,” tanyanya.
Cen tegas menyebutkan, jika didapati adanya kecurangan, maka ia akan menggunakan kewenangan konstitusinya untuk melakukan pengawasan spesifik. Termasuk untuk meminta BPK RI agar melakukan audit tertentu. Lalu hasilnya akan diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), hingga KPK dan Jaksa Agung.
“Jika ditemukan badan lelang melakukan kecurangan, ya saya tidak segan-segan menggunakan hak konstitusi pengawasan, demi menyelamatkan keuangan negara ini,” lanjutnya.
Cen menyampaikan harapannya agar proyek jalan dan jembatan di Natuna ini dikerjakan perusahaan di Kepri. Alasannya agar perputaran uang juga dapat terjadi dan mendorong perekonomian di Kepri.
Selain itu, Cen juga melihat perusahaan di Kepri juga memiliki pengalaman, akses mobilitas bahan, serta memiliki peralatan AMP memadai.
“Jika pengusaha luar Natuna, kan letak geografisnya yang membutuhkan mobilisasi peralatan, perlu biaya yang tinggi,” tutupnya.
