Menu

Mode Gelap

Warta · 14 Mar 2023 20:32 WIB

Ratusan Buruh Unjuk Rasa di Kantor Wali Kota Batam, Soroti Pengawasan K3


					Buruh unjuk rasa di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (14/3). Foto: Zalfirega/kepripedia.com Perbesar

Buruh unjuk rasa di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (14/3). Foto: Zalfirega/kepripedia.com

Ratusan buruh yang tergabung dalam ‘Koalisi Rakyat Batam’ menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam, Selasa (14/3).

Di antara yang menjadi sorotan massa yakni pengawasan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pasca tewasnya empat pekerja yang terjadi beberapa hari yang lalu.

ADVERTISEMENT

“Kemana pengawasan K3, pekerja kami tewas, kasihan keluarga dan tiba-tiba lenyap tanpa ada kejelasan,” ujar Ketua KC FSPMI Kota Batam, Yapet Ramon kepada awak media di sela- sela aksi.

Ia menegaskan, kurangnya pengawasan K3 dan mempertanyakan mengapa pihak keamanan tidak melakukan tindakan penyelidikan secara terbuka, seperti yang dijelaskan dalam Permenaker No 33/2016.

“Kasus ini akan dikawal sampai tuntas dan meminta pemerintah untuk membuat tim pencari fakta. Ini agar tidak terulang kejadian serupa,” ujarnya.

Baca: Kecelakaan Kerja di Kawasan PT Pax Ocean, 2 Pekerja Dikabarkan Meninggal

“Meski kompensasi diberikan oleh perusahaan ke pihak keluarga. Tapi proses pidana jangan berhenti. Harus berjalan dan tindak tegas dapat memberikan efek jera,” tambah dia.

Selin mengritik K3, kata dia, aksi buruh ini disuarakan mengenai rencana DPR RI untuk melakukan rapat terkait pengesahan Omnibus Law.

Selain itu audit Dirjen Pajak yang pejabatnya viral disorot publik dan pengesahan UU kesehatan dan lain-lain.

ADVERTISEMENT

“Ada tiga titik kita sampaikan aspirasi kita hari ini di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPT Pengawasan Kerja dan Transmigrasi Kepri, Kantor Wali Kota Batam, dan Kantor DPRD Batam,” terang dia.

Baca: Kerap Terjadi Kecelakaan Kerja, Begini Tanggapan Disnaker Batam

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Batam Rudi Syakiarti mengaku wewenang pengawasan keselamatan kerja berada diranah Disnaker Provinsi Kepri.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, permintaan pembentukan tim pencarian fakta akan dibicarakan lebih lanjut ke Wali Kota Batam.

“Ini tentunya akan dikoordinasikan dengan Disnaker Provinsi. Nanti, kita lihat dulu regulasi, kalau bisa kita akan bentuk,” kata dia.

Rudi mengakui bahwa polemik laka kerja ini kerap diterima pihaknya. Namun, karena tak ada bidang pengawasan sehingga pihaknya tak bisa menindak lanjuti.

ADVERTISEMENT

“Kita sifatnya hanya koordinasi. Semua itu berada di pengawasan Disnaker Provinsi,” pungkasnya.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh kepripedia.com (@kepripediacom)

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

PT Soma Daya Utama Jawab Polemik Soal Distribusi ke SPBE Karimun

23 Juni 2024 - 13:03 WIB

IMG 20240623 WA0019 11zon 1

Jemaah Haji Asal Bintan Tiba di Tanah Air

23 Juni 2024 - 12:29 WIB

IMG 20240623 WA0015 11zon

Momentum Idul Adha 1445 H, Lanal TBK Sembelih 4 Ekor Sapi dan 11 Ekor Kambing

18 Juni 2024 - 12:10 WIB

IMG 20240618 115755 11zon

Mahasiswa di Tanjungpinang Unjuk Rasa Tolak Tapera, RUU Penyiaran dan RUU TNI-Polri

15 Juni 2024 - 12:48 WIB

IMG 20240615 WA0038 11zon

Kepri Dapat 2 Ekor Sapi Kurban Sumbangan Presiden RI

14 Juni 2024 - 14:50 WIB

Ilustrasi sapi kurban

KPU Kepri Buka Penerimaan 5.906 Pantarlih, Honor Rp 1 Juta

14 Juni 2024 - 14:45 WIB

IMG 20240614 WA0016 11zon
Trending di Warta