Bekasi – Dunia kini telah memasuki “Quantum Age” atau Zaman Kuantum, di mana konflik dapat muncul dari algoritma dan keputusan bisa diambil secara mandiri oleh mesin. Negara-negara yang tidak beradaptasi cepat berisiko “keok” tanpa mengenal musuhnya.
Peringatan ini disampaikan Guru Besar Ilmu Manajemen FEB UI, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., dalam sambutan kunci panel Diskusi Refleksi Akhir Tahun yang digelar Deep Intelligence Research (DIR), DEEP Indonesia, dan Rumah Perubahan di Bekasi, Selasa, 2 Desember 2025.
“Zaman sekarang perang makin murah. Cukup dengan mengirim mesin, drone, dan kecerdasan buatan. Kita sudah melampaui era disrupsi. Di Zaman Kuantum ini, perubahan terjadi secara melompat, bukan linier. Intuisi politik tidak lagi cukup; negara harus mengambil keputusan secepat teknologi bergerak,” tegas Rhenald.
Riset DIR: Kepercayaan Publik Menurun Sepanjang 2025
Dalam kesempatan yang sama, Direktur DEEP Indonesia yang juga Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, memaparkan temuan riset tahunan berbasis Artificial Intelligence (AI) terhadap 174.730 percakapan publik di media sosial sepanjang 2025. Riset ini mengungkap krisis kepercayaan publik yang signifikan terhadap berbagai sektor nasional.
“Percakapan publik didominasi isu otoritarianisme, konflik elite, Pemilu Serentak (PSU) yang berlarut, serta kekecewaan terhadap komunikasi kebijakan pemerintah. Lonjakan sentimen negatif tertinggi terjadi saat demonstrasi nasional 28 Agustus lalu,” jelas Neni.
Publik dinilai mempersepsikan penegakan hukum yang tidak konsisten, dengan narasi seputar RUU KUHAP serta kasus-kasus besar mendominasi pembicaraan. Isu “KPK sudah tidak relevan” juga menjadi perhatian.
Meski program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian besar, namun disertai kritik atas ketidaksiapan eksekusi. Janji pertumbuhan ekonomi 8% pun dinilai publik sebagai harapan yang tidak realistis.
Riset juga menemukan jurang persepsi dalam pemberitaan konflik Gaza. Sementara media cenderung memberitakan secara positif, warganet justru menunjukkan ketidakpercayaan yang meluas.
“Publik bukan hanya mengkritik. Mereka kelelahan karena kebijakan terasa jauh dari realitas. Ini menandakan hubungan negara dan warga berada pada titik yang rawan,” papar Neni.
Negara Harus Beralih ke Logika Baru
Menanggapi temuan riset tersebut, Rhenald Kasali menegaskan bahwa negara tidak bisa lagi bekerja dengan pola birokratis, lamban, dan berorientasi dokumen. Pemerintah harus masuk ke dalam logika baru yang sesuai dengan Zaman Kuantum.
“Ancaman masa depan datang dari kecerdasan buatan, informasi palsu, dan serangan digital. Rakyat hidup dengan logika digital. Negara harus mengejar ritme itu. Jika tidak berubah, distrust atau ketidakpercayaan akan membesar dengan cepat,” ujarnya.
Forum diskusi yang menghadirkan tokoh lintas sektor—mulai dari akademisi, politisi, praktik data, hingga kepala daerah—menegaskan bahwa tantangan demokrasi, hukum, ekonomi, dan tata kelola memerlukan respons kolektif.
Menutup forum, Neni Nur Hayati menyimpulkan bahwa tantangan Indonesia kini bukan pada ketersediaan data, melainkan pada kemampuan bangsa untuk memanfaatkannya secara kolektif.
“Ketika big data sudah ada, pertanyaannya adalah ‘bagaimana kita bergerak?’ dan ‘dengan siapa kita bergerak?’. Di era seperti ini, kolaborasi adalah kunci. Data hanya akan berdampak jika pemerintah, legislator, akademisi, teknolog, dan masyarakat sipil masuk dalam satu ekosistem kolaboratif,” pungkasnya.
Tanpa kerja sama lintas sektor, Indonesia akan sulit mengejar percepatan perubahan di Zaman Kuantum.
DIR adalah lembaga riset berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dibangun untuk menjawab tantangan pemanfaatan big data dalam pengambilan keputusan publik dan bisnis secara lebih akurat, transparan, dan presisi.
Berdiri pada 2025, DIR bertujuan agar keputusan yang diambil dapat menjawab masalah riil masyarakat dengan cepat berdasarkan data.
