Menu

Mode Gelap

Hukum Kriminal · 31 Mar 2022 18:00 WIB ·

Saksi Ahli Sebut Ada Kejanggalan Antara Penetapan dan SP3 Kasus Pembunuhan di Karimun 20 Tahun Silam


 Saksi ahli DR Yongki Fernando, SH. MH memberikan keterangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Karimun. Foto: Khairul S/kepripedia.com Perbesar

Saksi ahli DR Yongki Fernando, SH. MH memberikan keterangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Karimun. Foto: Khairul S/kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Saksi ahli hukum pidana, DR Yongki Fernando, dalam perkara gugatan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menilai janggal atas tidak dilaksanakannya putusan hakim terkait penetapan dua orang tersangka yakni AE dan AF dalam kasus pembunuhan terhadap Taslim alis Cikok pada 20 tahun silam.

Menurutnya, hal tersebut berdasar pada tidak dijalankannya putusan hakim dengan jangka waktu diterbitkannya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) perkara pembunuhan yang terjadi di kawasan pasar malam Karimun pada tahun 2002 silam.

“Penetapan (AE dan AF) sudah hampir 20 tahun lamanya. Lalu mditerbitkan SP3 pada tahun 2020. Jadi kami menilai hal ini tidak normal dan tidak wajar,” kata Yongki saat memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karimun, Kamis (31/3).

Justru, kata Yongki, adanya penerbitan SP3 itu, bisa menjadi salah satu faktor untuk membawa perkara ini dalam gugatan praperadilan.

ADVERTISEMENT
advertisement

“Karena merujuk darpada penetapan hakim (2003). Misalkan ada satu peristiwa pidana yang satu didasarkan pada laporan (umum) yang terjadi di luar Pengadilan, dengan dibandingkan kalau yang terjadi di muka persidangan pidana. Itu justru jauh lebih mudah penyidikannya dilakukan karena atas temuan yang ada di muka persidangan, dibandingkan dengan atas laporan yang secara umum di luar pegadilan,” terangnya.

Ia juga menyoroti poin dalam materi gugatan dalam perkara ini, terutama terkait tanggapan pihak penggugat bahwa telah melaksanakan perintah dari penetapan itu.

ADVERTISEMENT

“Maka tadi saya katakan dalam ‘asumsi’. Kalau memang itu telah dilaksanakan dengan asumsi itu bukan memang bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tapi pada penutup persidangan, saya mulai terbuka lagi ketika hakim membuka berkas. Dalam berkas itu hakim melihat, bahwa ini loh penetapan hakimnnya tahun sekian, kok SP3-nya di tahun 2020. Ini tidak wajar setelah saya tau itu,” ucap dia.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 127 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Ruko Dibobol Saat Pemilik Pulang Kampung, 4 Pelaku Diamankan

19 Mei 2022 - 22:16 WIB

10 Kg Sabu Tangkapan BNNP Kepri dari 2 Kurir Jaringan Internasional Dimusnahkan

18 Mei 2022 - 17:06 WIB

BNNP Kepri Ungkap Peredaran Narkoba di Lingga, Sabu 11 Kg Diamankan

18 Mei 2022 - 16:22 WIB

Polda Kepri Tangkap Oknum Polisi Talaud DPO Kasus Penipuan

17 Mei 2022 - 15:07 WIB

Pesawat Inggris Masuk ke Teritorial Indonesia Tanpa Izin Bakal Dikenakan Denda

14 Mei 2022 - 18:13 WIB

Komplotan Pencuri Motor di Batam Diringkus Polisi, Sudah Beraksi di 12 Lokasi

13 Mei 2022 - 22:45 WIB

Trending di Hukum Kriminal
advertisement