Menu

Mode Gelap

Hukum Kriminal · 31 Mar 2022 18:00 WIB

Saksi Ahli Sebut Ada Kejanggalan Antara Penetapan dan SP3 Kasus Pembunuhan di Karimun 20 Tahun Silam


					Saksi ahli DR Yongki Fernando, SH. MH memberikan keterangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Karimun. Foto: Khairul S/kepripedia.com Perbesar

Saksi ahli DR Yongki Fernando, SH. MH memberikan keterangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Karimun. Foto: Khairul S/kepripedia.com

Saksi ahli hukum pidana, DR Yongki Fernando, dalam perkara gugatan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menilai janggal atas tidak dilaksanakannya putusan hakim terkait penetapan dua orang tersangka yakni AE dan AF dalam kasus pembunuhan terhadap Taslim alis Cikok pada 20 tahun silam.

Menurutnya, hal tersebut berdasar pada tidak dijalankannya putusan hakim dengan jangka waktu diterbitkannya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) perkara pembunuhan yang terjadi di kawasan pasar malam Karimun pada tahun 2002 silam.

ADVERTISEMENT

“Penetapan (AE dan AF) sudah hampir 20 tahun lamanya. Lalu mditerbitkan SP3 pada tahun 2020. Jadi kami menilai hal ini tidak normal dan tidak wajar,” kata Yongki saat memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karimun, Kamis (31/3).

Justru, kata Yongki, adanya penerbitan SP3 itu, bisa menjadi salah satu faktor untuk membawa perkara ini dalam gugatan praperadilan.

“Karena merujuk darpada penetapan hakim (2003). Misalkan ada satu peristiwa pidana yang satu didasarkan pada laporan (umum) yang terjadi di luar Pengadilan, dengan dibandingkan kalau yang terjadi di muka persidangan pidana. Itu justru jauh lebih mudah penyidikannya dilakukan karena atas temuan yang ada di muka persidangan, dibandingkan dengan atas laporan yang secara umum di luar pegadilan,” terangnya.

Ia juga menyoroti poin dalam materi gugatan dalam perkara ini, terutama terkait tanggapan pihak penggugat bahwa telah melaksanakan perintah dari penetapan itu.

“Maka tadi saya katakan dalam ‘asumsi’. Kalau memang itu telah dilaksanakan dengan asumsi itu bukan memang bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tapi pada penutup persidangan, saya mulai terbuka lagi ketika hakim membuka berkas. Dalam berkas itu hakim melihat, bahwa ini loh penetapan hakimnnya tahun sekian, kok SP3-nya di tahun 2020. Ini tidak wajar setelah saya tau itu,” ucap dia.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Pria 35 Tahun di Karimun Ditangkap Polisi Usai Curi Sepeda Motor Tetangganya

16 Mei 2024 - 16:23 WIB

IMG 20240516 155213 11zon

Bocah 12 Tahun Curi Uang Imam dan Kotak Infak Masjid

15 Mei 2024 - 11:16 WIB

IMG 20240515 WA0015

KPK Periksa Dua Saksi di Bintan, Dugaan Korupsi Pemerasan Rutan

14 Mei 2024 - 18:46 WIB

Ilustrasi kpk

Mabuk Lem dan Bikin Resah Warga, 2 Pria di Karimun Diangkut Polisi

14 Mei 2024 - 10:55 WIB

IMG 20240514 WA0022 11zon

Terdakwa Penipuan dan Penggelapan di Batam Divonis Bebas, Sidang Berujung Ricuh

14 Mei 2024 - 09:50 WIB

WhatsApp Image 2024 05 13 at 22.39.08

Nasdem dan KPU Lingga Diputuskan Bersalah Lakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024

13 Mei 2024 - 14:03 WIB

Sidang pelanggaran administratif KPU dan Nasdem Lingga oleh bawaslu kepri
Trending di Hukum Kriminal