Menu

Mode Gelap

Warta · 19 Feb 2022 19:11 WIB ·

Soal Pencairan JHT di Usia 56 Tahun, Begini Pandangan Apindo Batam


 Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid. Foto: Zalfirega/kepripedia.com Perbesar

Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid. Foto: Zalfirega/kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid, angat bicara soal Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022.

Aturan tersebut di antaranya menyebutkan pencairan jaminan hari tua atau JHT diberikan ke pekerja saat berusia 56 tahun. Di mana kebijakan ini menimbulkan polemik dan dinilai tidak berpihak pada buruh. Terkhusus di Batam, baru-baru ini buruh menggelar aksi unjuk rasa di kantor BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita memahami keinginan pemerintah mengembalikan fungsi JHT sebagai jaminan untuk hati tua para pekerja/buruh. Kita ikut paham terkait keberatan teman dari buruh,” ungkap Rafki, pada kepripedia, Sabtu (19/2).

Menurutnya dulu JHT bisa dicairkan ketika terjadi PHK, sekarang sudah tidak bisa lagi. Hal ini lah yang menjadi kekhawatiran pekerja.

ADVERTISEMENT
advertisement

Kendati demikian, menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan program baru yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Besarannya 45 persen dari upah yang diterima untuk tiga bulan pertama dan 25 persen untuk bulan ke empat sampai bulan ke enam.

Namun ini tentunya sifatnya jangka pendek, jika kemudian pekerja tersebut tidak mendapatkan pekerjaan selama bertahun tahun tentunya berisiko jatuh ke jurang kemiskinan.

ADVERTISEMENT

Maka pemerintah juga sebaiknya mempertimbangkan hal ini. Jika JHT bisa dicairkan maka pekerja bisa membuka usaha sendiri jika misalkan tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan.

“Termasuk juga untuk usia pekerja yang sudah tidak memungkinkan lagi mencari pekerjaan baru. Mereka tentunya akan memilih membuka usaha sendiri untuk menopang hidupnya,” kata Rafki.

Dijelaskan, setidaknya aturan yang dibuat tersebut lebih fleksibel. Sebab pekerja yang tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan karena usia, kurangnya keahlian, dan alasan lainnya sebaiknya tetap dipertimbangkan untuk bisa mencairkan JHT nya sebelum usia 56 tahun.

ADVERTISEMENT

“Karena itu hak mereka sehingga sudah seharusnya bisa mereka pergunakan untuk kebutuhan mereka ataupun memulai usaha sendiri,” jelasnya.

Saat ditanya terkait kriteria mendapatkan JKP sungguh rumit tidak semua perusahan mampu atau mau memenuhi kewajiban tersebut saat tidak pasti usaha di tengah pandemi COVID-19.

Rafki mengakui masalah tersebut agak rumit karena regulasi baru saja diterapkan. Untuk itu dirinya mengimbau pemerintah dan BPJS untuk turun ke lapangan lebih gencar lakukan sosialisasi.

ADVERTISEMENT

“Kuncinya BPJS dan pemerintah lebih gencar turun dan sosialisasikan program JKP ini ke perusahan dan para pekerja,” ajak dia.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 64 kali

Penulis: | Editor: Hasrullah


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Penjelasan RSUD Dabo Soal Tudingan Tolak Rawat Inap Pasien: Sudah Dicek Diarahkan Rawat Jalan

22 Mei 2022 - 21:02 WIB

Cerita Keluarga Pasien Asal Bukit Keliling yang Keluhkan Layanan UGD di RSUD Dabo

22 Mei 2022 - 20:58 WIB

DKPKH Diminta Data Sapi Lokal Guna Penuhi Kebutuhan Rutinitas dan Idul Adha

22 Mei 2022 - 12:56 WIB

Baznas Kepri Himpun Zakat Sebesar Rp 1,016 Miliar Selama Ramadhan

22 Mei 2022 - 12:02 WIB

Terbukti Jadi Korban Skimming, Bank Riau Kepri Bayarkan Kerugian Nasabah di Batam

21 Mei 2022 - 16:56 WIB

Pasca Vonis Apri Sujadi, Pemprov Tunggu Usulan Pengangkatan Bupati Bintan Definitif

21 Mei 2022 - 16:25 WIB

Trending di Warta
advertisement