Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq-Anwar Hasyim melaksanakan pertemuan bersama Bupati dan Wakil Bupati Karimun terpilih Iskandarsyah-Rocky Marciano Bawole, Selasa, 14 Januari 2025.
Pertemuan tersebut berlangsung di rumah dinas Bupati Karimun dengan dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, serta partai koalisi Iskandarsyah-Rocky.
Aunur Rafiq mengatakan, pertemuan silaturahmi tersebut sekaligus memperkenalkan seluruh jajaran yang bertugas di Pemerintah Daerah Karimun dalam rangka mendukung pemerintahan Iskandar-Rocky ke depan.
โKegiatan kita ini silaturahmi biasa, sekaligus perkenalan dengan seluruh jajaran Pemerintah Daerah,โ ucap Aunur Rafiq.
Baca Juga
Dalam kesempatan itu, Aunur Rafiq juga memberikan gambaran terkait kondisi Pemerintahan Kabupaten Karimun saat ini, sehingga estafet kepemimpinan Karimun setelah proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karimun pada Maret 2025 mendatang dapat terus berjalan.
โSaya juga jelaskan, InsyaAllah semua berjalan dengan baik dan kita juga sudah menggambarkan tata kelola pemerintahan kita, kondisi pegawai kita hari ini, ada beberapa kendala yang juga sudah saya jelaskan, semoga ke depan akan semakin baik,โ terangnya.
Pada masa transisi ini, Aunur Rafiq juga mempersilahkan Iskandar-Rocky untuk berkoodinasi bersama lintas OPD demi kepentingan daerah ke depan.
โMungkin pada transisi ini mau koordinasi dengan kepala dinas apalagi menyangkut berbagai kepentingan ke depan silahkan, menata rumah dinas juga silahkan,โ jelas Rafiq.
Sementara Bupati Karimun terpilih, Iskandarsyah, menyambut baik jalinan komunikasi tersebut. Menurutnya, hal ini dapat menjadi acuan dalam mendorong pemerintahan Karimun yang berkelanjutan.
โDengan ini kami bisa dapat informasi, karena pemerintahan Karimun itu kan berkelanjutan, pasti semua sudah dilakukan dengan yang terbaik,โ ujar Iskandar.
Dijelaskannya, meski terdapat beberapa kendala dalam tata pengelolaan pemerintahan, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai sebab yang berbeda.
โMasalah itu variabelnya banyak, ada variabel pemerintahan pusat, provinsi jadi tidak boleh juga kita menjustifikasi persoalan yang ada di Karimun,โ katanya.