Menu

Mode Gelap

Warta · 2 Des 2021 20:34 WIB

Aliansi Buruh Tolak UMK Batam 2022, Ancam Kembali Demo


					Aksi konvoi ribuan buruh di Batam upah minimum provinsi (UMP) dan UMK tahun 2022. Foto: Zalfirega/kepripedia.com. Perbesar

Aksi konvoi ribuan buruh di Batam upah minimum provinsi (UMP) dan UMK tahun 2022. Foto: Zalfirega/kepripedia.com.

Aliansi buruh di Kota Batam, Kepulauan Riau kecewa dengan surat keputusan (SK) Gubenur Kepri, Ansar Ahmad terkait upah minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2022.

Ketua DPC FSP LEM SPSI Kota Batam, Surya Sastra menyebutkan jika para buruh menolak penetapan upah tersebut. Pihaknya juga menilai gubenur tidak komitmen dan tak adil kepada nasib buruh.

ADVERTISEMENT

“Intinya kita dari aliansi buruh Batam merasa kecewa dan dibohongi oleh gubernur Kepri karena saat ketemu di Dompak beberapa waktu lalu ada tiga kesepakatan,” kata Surya Sastra pada kepripedia, Kamis (2/12).

Dalam pertemuan itu, kata dia, tiga poin kesepakatan antara buruh dan gubenur Kepri, diantaranya Ansar akan koordinasi secara internal untuk melakukan pencabutan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait UMK 2021.

Selanjutnya akan bertemu dengan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi serta mencari solusi atas kebijakan di luar PP 36 untuk UMK 2022.

Ketua DPC FSP LEM SPSI Kota Batam, Surya Sastra menyebutkan jika para buruh menolak penetapan upah tersebut. Pihaknya juga menilai gubenur tidak komitmen dan tak adil kepada nasib buruh.
“Intinya kita dari aliansi buruh Batam merasa kecewa dan dibohongi oleh gubernur Kepri karena saat ketemu di Dompak beberapa waktu lalu ada tiga kesepakatan,” kata Surya Sastra pada kepripedia, Kamis (2/12).
Dalam pertemuan itu, kata dia, tiga poin kesepakatan antara buruh dan gubenur Kepri, diantaranya Ansar akan koordinasi secara internal untuk melakukan pencabutan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait UMK 2021.
Selanjutnya akan bertemu dengan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi serta mencari solusi atas kebijakan di luar PP 36 untuk UMK 2022.
Namun nyatanya, SK terlebih dahulu diterbitkan dan dibagikan ke pemda/pemkab yang ada di Kepulauan Riau. Dari berita yang beredar di media massa, kata dia, tak ada pula mencabut kasasi seperti yang disebutkan pada poin dua dan juga belum bertemu wali kota Batam.
Bahkan tanda tangan penerbitan SK UMK tetap sesuai PP 36 dengan alasan itu usulan wali kota. Padahal menurutnya, surat rekomendasi dari kota sudah dikirim satu bulan yang lalu sebelum UU Cipta Kerja menjadi polemik hingga tingkat Mahkamah Konsitusi (MK).
“Kami kecewa dan akan gelar aksi skala besar turun ke jalan dalam waktu dekat serta menuntut mengabulkan permintaan buruh,” kata dia lagi. 
Hingga kini, lanjutnya, pihaknya sedang melakukan konsolidasi untuk merencanakan aksi skala besar-besaran.
“Kapan perlu kitakan turun semua dan tak ada aktivitas. Tapi ini masih dikaji dulu agar lebih efektif,” tuturnya.
Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Syiar MTQH ke-X Tahun 2024 Kota Batam, PWI Kepri Goes ke Karimun

18 Mei 2024 - 15:41 WIB

IMG 20240518 WA0016 11zon

Target Penerimaan Pajak Sepeda Motor di Tanjungpinang Rp 52,5 Miliar

18 Mei 2024 - 12:27 WIB

IMG 20231009 WA0010 11zon

Lapas Tanjungpinang Kelebihan Kapasitas

18 Mei 2024 - 11:35 WIB

Ilustrasi tahanan.

Bupati Karimun Salurkan 170 Paket Sembako ke Korban Puting Beliung

16 Mei 2024 - 18:36 WIB

IMG 20240516 WA0052 11zon

BPBD: Warga Terdampak Puting Beliung di Karimun Total 170 KK, 658 Jiwa

16 Mei 2024 - 18:14 WIB

IMG 20240516 WA0050 11zon

Bupati Rafiq Gerakan Ormas Galang Dana untuk Korban Bencana Puting Beliung

16 Mei 2024 - 13:30 WIB

Point Blur May162024 132659 11zon
Trending di Warta