Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Muhammad Rudi-Aunur Rafiq nomor urut 02 melaksanakan kampanye akbar di Stadiun Mini, Parit Benut, Meral, Kabupaten Karimun, Jumat, 22 November 2024 malam.
Dalam kampanyenya, Rudi berkomitmen akan mengurai berbagai masalah di Karimun, termasuk mengatasi persoalan TPP pegawai jika memenangkan Pilkada Kepri 2024.
“Kita tidak akan biarkan isu-isu (TPP) ini dimanfaatkan orang. Kita akan selesaikan hal ini jika nanti terpilih,” ungkap Cagub Kepri, Muhammad Rudi.
Selama ini, kata Rudi, kondisi keuangan daerah Karimun masih bergantung pada pemerintah provinsi Kepri. Rudi juga mengelaborasi perbedaan kondisi keuangan Pemkot Batam.
Baca Juga
“Tentu berbeda sama kota Batam yang PAD-nya sampai 1,7 triliun, lebih besar dari APBD Karimun. Makanya TPP disana tidak jadi masalah. Sedangkan Karimun harus dibantu dari provinsi,” terangnya.
Ia juga meminta masyarakat tidak perlu lagi khawatir mengenai isu-isu TPP ini. Sebab, di tahun 2025 mendatang terdapat regulasi baru yang bisa meningkatkan PAD bagi Kabupaten/Kota.
Salah satunya adalah perubahan aturan bagi hasil pajak kendaraan yang kerap terlambat dikirim Pemerintah Provinsi Kepri ke kabupaten/kota.
“Kalau dulu uangnya masuk dulu ke provinsi, baru dikirim kembali ke tingkat dua. Tapi mulai 1 Januari 2025, bagi hasil pajak kendaraan bermotor itu sudah langsung dipotong. Akan ada 66 persen pajak untuk daerah, jadi 2025 PAD Karimun sudah pasti lebih tinggi. Dan, itu baru satu sektor,” terang Rudi.
Dijelaskannya, kolaborasi antara gubernur dan bupati terpilih harus sejalan, sehingga investor dapat masuk ke Karimun.
Dengan masuknya investasi maka pendapatan daerah naik dan perekonomian masyarakat juga meningkat.
“Syarat dari investasi masuk itu perizinan mudah dan kotanya ramah untuk investor,” ujarnya.
