Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, bersama Bupati Karimun, Aunur Rafiq, menemui Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di Jakarta, Kamis (2/6).
Adapun agenda keduanya dalam rangka melakukan koordinasi terkait pengembangan bandar udara dan pembangunan pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.
Ansar menjelaskan, untuk pembenahan bandara Karimun masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp 180 miliar.
Sedangkan, saat ini anggaran yang baru terkumpul sebesar Rp120 miliar dari Kemenhub. Sementara, Pemprov Kepri mengalokasikan Rp10 miliar melalui APBD untuk pembebasan lahan dan perpanjangan landasan bandara.
“Kita harap semuanya lancar. Pokoknya kita tidak akan bosan untuk terus datang ke pusat untuk menanyakan perkembangan apa yang kita minta. Ini semua agar perekonomian Kepri bisa berkembang merata dan masyarakat sejahtera,” katanya.
Menurutnya, saat ini panjang landasan bandara karimun hanya 1.600 meter. Dengan anggaran yang dialokasikan tersebut akan menambah panjang minimal hingga 2 ribu meter.
Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan koordinasi pinjam pakai kawasan hutan yang ada untuk perpanjangan bandara dimaksud.
Ansar menyebut, suatu daerah akan sulit berkembang jika akses keluar dan masuknya masih belum memadai. Minimal harus ada bandara yang layak di satu daerah, bandara yang bisa untuk mendarat boeing 73
“Jalur penerbangan Tanjungpinang-Karimun dan Pekanbaru segera dibuka, dan tentunya dengan membuka jalur penerbangan Wings Air. Hal ini mengingat arus perjalanan orang sudah semakin membaik,” ungkap Ansar.
Sementara untuk pelabuhan Malarko, lanjut Ansar, saat ini sedang dalam tahap design penataan pelabuhan kontainer. Karena, posisi Karimun sangat strategis berdekatan dengan Malaysia dan Singapura serta dekat juga dengan kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Kedua Provinsi ini saling membutuhkan bahan kebutuhan pokok.
“Karimun sendiri memiliki potensi pengembangan bidang kemaritiman yang memiliki peluang investasi sangat besar, dan sekarang banyak investor yang ingin berinvestasi didalamnya. Peluang ini harus kita tangkap,caranya dengan mempermudah akses itu tadi,” ujar Ansar.
Setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ansar dan Rafiq, bergegas ke kantor Kemenko Perekonomian RI.
Disana Gubernur Ansar diterima oleh Deputi VI Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Ir. Wahyu Utomo
Disini Gubernur ansar menjelaskan jika sebagai daerah yang terintegrasi dengan FTZ, Karimun sangat membutuhkan adanya fasilitas bandara yang memadai. Saat ini bandara di Karimun belum bisa disinggahi pesawat berbadan besar, sehingga perlu di perpanjang.
“Kita berharap hingga akhir 2023 nanti bandara Karimun sudah bisa disinggahi pesawat yang besar. Dengan demikian, saya yakin perekonomian akan hidup,” jelas Gubernur.
