Pekanbaru – Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) BRK Syariah yang digelar di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Senin sore. Dalam forum itu, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau BRK Syariah menetapkan sejumlah nama calon pengurus bank, mulai dari Komisaris Utama, Komisaris Independen, hingga Direksi.
Nama-nama tersebut selanjutnya akan mengikuti proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil RUPS-LB, pemegang saham mengusulkan Indra sebagai calon Komisaris Utama. Untuk posisi Komisaris Independen, ada dua nama yang diusulkan, yakni Arieta Aryanti PL dan Wachyono.
Sementara di jajaran Direksi, Helwin Yunus diusulkan sebagai calon Direktur Utama, Asyari sebagai calon Direktur Operasional, dan Muhammad Nanang sebagai calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Adapun untuk posisi Direktur Dana dan Jasa, belum ada nama yang diusulkan dalam RUPS-LB kali ini.
Seluruh nama yang dihasilkan melalui keputusan RUPS-LB itu akan disampaikan kepada OJK untuk mengikuti tahapan PKK sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, nama-nama tersebut belum menjadi susunan definitif jajaran Komisaris dan Direksi BRK Syariah karena masih menunggu proses dan keputusan regulator.
Selain membahas calon pengurus, RUPS-LB juga membicarakan rencana aksi pemulihan atau *recovery plan* tahun 2025. Agenda itu menjadi tambahan dalam rapat, di samping agenda yang telah tercantum dalam panggilan rapat, termasuk tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terhadap pemeriksaan kepatuhan operasional BRK Syariah periode 2024 hingga Triwulan III 2025.
Menanggapi hasil RUPS tersebut, Bupati Roby menyambut baik keputusan bersama para pemegang saham. Ia berharap jajaran Komisaris dan Direksi yang nantinya ditetapkan dapat membawa BRK Syariah semakin profesional sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
“Kita berharap BRK Syariah bisa lebih fokus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, misal akses fasilitas pembiayaan atau pinjaman lunak sesuai prinsip syariah yang pengurusannya dipermudah. Bagi kami (Pemerintah Daerah), dukungan perbankan juga sangat penting dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan,” kata Roby usai kegiatan.
Roby menambahkan, penguatan peran BRK Syariah penting bagi daerah, terutama dalam membuka akses permodalan, mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia pun berharap, dengan adanya jajaran manajemen baru yang nantinya ditetapkan setelah melalui proses di OJK, BRK Syariah semakin mampu menjalankan fungsi sebagai bank milik daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Riau dan Kepulauan Riau, termasuk di Kabupaten Bintan.
