Calon Gubernur Kepri nomor urut 2, Muhammad Rudi, menyinggung soal dukungan konkrit Ansar Ahmad sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan proyek Rempang Eco City.
Hal itu dilontarkan Calon Gubernur Kepri Muhammad Rudi saat diberi moderator kesempatan bertanya kepada paslon Ansar – Nyanyang dalam debat Pilkada Kepri 2024, Sabtu, 2 November 2024.
Menurutnya, Gubernur Kepri yang dijabat Ansar Ahmad adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam proyek Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dimulai dengan pergeseran penduduk terdampak di Tanjung Banun.
“Apa saudara mendukung sepenuhnya dan apa bentuk dukungan konkrit dari Anda untuk pelaksanaan PSN Rempang Eco-City?,” tanya Rudi kepada Ansar Ahmad.
Baca Juga
Menjawab pertanyaan itu, Ansar Ahmad menegaskan sebagai representasi perpanjangan tangan pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap investasi karena dapat memunculkan episentrum baru terhadap ekonomi.
“Kita pasti berikan dukungan kepada investasi, sejauh investasi itu memberikan nilai tambah besar buat masyarakat. Jika kita bicara Tanjung Banun dan Rempang, sebenarnya hanya sentuhan baik kita saja kepada masyarakat,” ucapnya.
Dikatakan Ansar, persoalan penanganan pada persoalan rempang terdapat pada komunikasi publik dan pendekatan humanis, terutama bagi mereka masyarakat yang terdampak dalam proyek Rempang.
“Sebenarnya ini persoalan sentuhan baik kita saja dengan masyarakat, komunikasi publik kita ke masyarakat. Mendudukkan ini bersama masyarakat dan investor,” katanya.
“Saya yakin kalau itu bisa kita komunikasikan dengan komunikasi publik yang baik, InsyaAllah tidak akan pernah terjadi kegaduhan,” tambahnya.
Merespons jawaban calon Gubernur petahana itu, Muhammad Rudi menilai, peran Gubernur Ansar selama ini justru tidak terwujud dalam menyelesaikan konflik di Rempang.
“Karena proyek nasional maka Gubernur ikut bertanggung jawab tentang selesainya permasalahan Rempang ini. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan ini tidak terwujud dari seorang Gubernur,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut Rudi, Pemprov Kepri terkesan melakukan pembiaran untuk penyelesaian konflik di Rempang dilakukan BP Batam dan Pemkot Batam.
“Hampir 100 persen itu dibiarkan, oleh seorang kepala BP dan Walikota menangani permasalahan ini. Kalau komunikasi ini baik, saya kira Rempang tidak akan demikian,” bebernya.
Ungkapan itu kemudian ditanggapi kembali Ansar dalam kesempatannya menjawab. Menurutnya, ia sebagai Gubernur seperti tidak ‘dianggap’ dalam penyelesaian proyek Rempang.
“Saya kita sebagai Gubernur saya beberapa kali mengikuti pertemuan berkaitan dengan Rempang, akan tetapi Gubernur tidak dianggap waktu itu, maka itu dianggap kewenangan sepenuhnya BP Batam,” terangnya.
Ansar justru mengklaim, jika konsep penyelesaian konflik di wilayah Tanjung Banun dan Rempang setelah dirinya sebagai Gubernur Kepri bermusyawarah bersama tokoh masyarakat sekitar.
“Akhirnya konsep Tanjung Banun dan sebagainya itu, justru setelah kami hadir datang ke Rempang, bahas dengan tokoh – tokoh masyatakat,” kata dia.
“Diputuskan itu dilakukan secara bertahap, alhamdulillah proses ini berjalan. Saya kira tidak ada persoalan sulit jika kita mau mendengarkan. Yang menentang itu kita ajak dialog,” tambahnya.
