Forum Kerukunan Umat Bersatu (FKUB) Kepri, menggelar advokasi pedoman pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Gedung Nasional Karimun, Kamis (18/7).
Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 9 dan 8 Tahun 2006.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah kami ingin agar kita bersama bisa memahami peran Pemda untuk menjadi kekuatan penggerak dan memperkokoh kerukunan umat beragama,” ungkap Ketua FKUB provinsi Kepri, Handarlin Umar.
Menurutnya, secara khusus advokasi ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung peraturan, demi mewujudkan kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat.
Baca Juga
“Melalui kegiatan ini juga kita bisa lebih memahami keberagaman dan toleransi. Dari situ kita bisa membangun masyarakat yang harmonis tanpa memandang latar belakang agama dan suku,” katanya.
Ia menjelaskan, kemajuan daerah juga sangat ditentukan dari aspek terjaganya rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Dengan begitu, arus dan perputaran ekonomi cenderung lebih stabil.
“Sikap kita hidup di antara keberagaman, kita bisa berbeda agama tapi rasa keharmonisan itu tetap harus kita jaga bersama-sama,” jelasnya.
Sejauh ini, keberagaman suku, etnis dan budaya di Kabupaten Karimun relatif terjaga dengan baik.
Bahkan, Bupati Karimun, Aunur Rafiq, menyebut wujud toleransi ini terlihat jelas pada hari-hari besar keagamaan.
“Kita lihat dalam beberapa momen hari besar keagamaan, masyarakat kita saling mengunjungi, bersilaturahmi. Ini merupakan wujud toleransi yang tinggi,” terangnya.
Meski demikian, Aunur Rafiq berpesan agar masyarakat bisa mengindari perpecahan yang bisa saja bersumber dari permasalahan-permasalahan individu atau personal.
“Jangan sampai adanya persoalan individu merambah hingga ke permasalahan suku, ras dan agama. Mari kita ambil peran dalam menjaga kerukunan, salah satunya melalui kegiatan advokasi hari ini,” tuturnya.
