Menu

Mode Gelap

Warta · 11 Des 2021 11:48 WIB ·

Gejolak Penolakan UMK Batam 2022, Sekda Kepri Sebut Sesuai Usulan Wali Kota


 Sekretaris Daerah Kepri, Ir. Lamidi. Foto: Humas Pemprov Kepri
Perbesar

Sekretaris Daerah Kepri, Ir. Lamidi. Foto: Humas Pemprov Kepri

ADVERTISEMENT
advertisement

Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2022 memunculkan gejolak di kalangan buruh. Mereka menuntut pemerintah membatalkan besaran kenaikan UMK dengan menggelar aksi damai disejumlah daerah di provinsi Kepri.

Sekretaris Daerah provinsi Kepri, Ir. Lamidi, mengatakan jika penetapan UMK tersebut sesuai usulan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sebelum akhirnya diputuskan.

“Jadi berdasarkan usulan itu provinsi dapat mengeluarkan surat keputusan (SK) UMK 2022,” kata Lamidi, Jumat (10/12).

Ia menjelaskan, kenaikan UMK 2022 Kota Batam sebesar 0,85 persen lebih tinggi dibanding enam daerah lain di provinsi Kepri. Diketahui, Gubernur Kepri telah menerbitkan SK kenaikan UMK Batam menjadi Rp 4.186.359 pada 1 Desember lalu.

ADVERTISEMENT
advertisement

“Itu usulan dari wali kota, berapa usulan itu yang kita berikan SK,” kata dia lagi.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebutkan bahwa putusan Gubenur Kepri pada Rabu (1/12) lalu itu telah dipertimbangkan segala aspek komprehensif dan kepentingan berbagai pihak.

ADVERTISEMENT

“Jadi ada dua aspek yang substansi dalam upah yang mempertimbangkan,” ujarnya.

Amsakar menilai, setidaknya ada 2 aspek substansial yang dipertimbangkan sebelum penetapan UMK tersebut. Yakni, aspek dipertimbangkan bagi pekerja itu sendiri dan yang kedua dari keberlangsungan usaha para pengusaha.

“Nah, dari dua aspek itu semua ada titik tengah yang telah diambil melalui kompromi untuk menyatukan dua hal ini,” ucap dia.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan regulasi dengan menjamin parameter untuk menetapkan UMK itu. Ia menilai proses penetapan UMK sudah terdefinisi dengan baik.

Bahkan dalam hitungan penetapan juga melalui tingkat inflasi suatu daerah dengan besaran kebutuhan hidup layak.

Penetapan itu menuai kritikan dari aliansi buruh se-Kepri mereka meminta Gubenur Kepri Ansar Ahmad mencabut putusan SK serta menetapkan UMK 2021 yang kini masih dalam polemik di tingkat MA karena pemrov kasasi.

ADVERTISEMENT

Ketua DPC FSP LEM SPSI Kota Batam, Surya Sastra menyebutkan jika para buruh menolak penetapan upah tersebut. Bahkan belakangan hari ini buruh menggelar aksi unjuk rasa.

“Kami akan turun lagi sampai gubenur dengarkan jeritan buruh. Yang kemarin tu, belum ada titik temu,” ucap Surya.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 24 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


Tetap terhubung dengan kami:

ADVERTISEMENT
advertisement
advertisement
Baca Lainnya

Korban Kaveling Bodong Datangi DPRD Batam, Ini Permintaannya

12 Agustus 2022 - 09:23 WIB

Wako Batam Perjuangkan Sertifikasi Lahan Warga

11 Agustus 2022 - 18:35 WIB

Ditolak Hakim, Gugatan Perkara PMH Robiyanto Siap Tempuh Jalur Banding

11 Agustus 2022 - 14:17 WIB

Sambut HUT ke-77 RI, Dispora Batam Bagikan 1.000 Bendera ke Warga

11 Agustus 2022 - 12:38 WIB

Kapal Ke Lingga Sempat Tidak Berlayar Dishub Kepri Akan Tegur Operator

11 Agustus 2022 - 07:31 WIB

Wabup Lingga Akan Libatkan Penegak Hukum, Media dan LSM untuk Awasi Kinerja OPD

10 Agustus 2022 - 16:04 WIB

Trending di Warta
advertisement