Kelanjutan proyek pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Karimun di tahun 2025 akan menyerap anggaran sebesar Rp 13 miliar.
Namun, realisasi ini juga masih belum dapat menyelesaikan pembangunan gedung yang berdiri sejak tahun 2009 tersebut secara menyeluruh.
Total hingga saat ini serapan anggaran untuk pembangunan gedung MPP ini berkisar Rp 17 miliar lebih.
“Tahun ini Rp 13 miliar, ini pun tidak selesai sampurna, lantai 1 siap. Tapi target kita di tahun 2026 sudah bisa dipakai,” ucap Wakil Bupati Karimun, Rocky M Bawole, Selasa, 4 Juni 2025.
Baca Juga
Rocky mengatakan, kebijakan untuk melanjutkan pembangunan gedung MPP ini karena berkaitan dengan aset daerah. Diperkuat dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar setiap kabupaten/kota wajib memiliki MPP.
“Konstruksinya juga sudah di atas 85 persen, maka kita selesaikan karena terkait aset juga. Jadi sayang jika tidak kita selesaikan tahun ini, kapan lagi,” katanya.
Kelanjutan proyek ini menuai polemik antara legislatif dan eksekutif. Sebab, alokasi anggaran untuk melanjutkan pembangunan gedung ini digunakan dari dana cadangan hutang daerah 2025 tanpa adanya pembahasan terlebih dahulu bersama DPRD.
Kondisi ini juga menjadi perhatian legislatif di Karimun di tengah beban hutang tunda bayar (TB) Pemda Karimun saat ini mencapai Rp 173 miliar.
Kritik soal kelanjutan pembangunan gedung yang semula bernama Karimun Exhibition Convention Center (KECC) ini muncul dari anggota DPRD Karimun sekaligus Sekretaris Fraksi Nasdem, Eri Januardin.
Ia juga menjelaskan, kelanjutan proyek MPP yang dianggarkan sangat menguras APBD Karimun tahun 2025.
“APBD tahun 2023 program multi years revitalisasi MPP itu nilainya sekitar 18 miliar rupiah sementara pembangunan gedung kantor satpol pp nilainya hanya 6,3 miliar rupiah di APBD yang sama. Mending kita bangun gedung baru,” ungkap Eri.
Menurutnya, pemborosan anggaran revitalisasi MPP dapat dibandingkan dengan pembangunan gedung kantor Satpol PP karimun yang berukuran 40 X 16 meter, 2 lantai dan pengerjaannya di mulai dr nom yang hanya menghabiskan biaya Rp 6,3 miliar.
