Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) di seluruh Indonesia untuk mendorong kebijakan peningkatan produksi pertanian.
Sinergitas yang akan dijalin guna terwujudnya swasembada pangan di tahun 2025 mendatang. Komitmen ini telah resmi disepakati dalam pertemuan di Maros, Sulawesi Selatan, belum lama ini.
Bahkan, dalam cakupan wilayah Kepri, Gubernur Kepri telah menandatangani piagam komitmen bersama itu dengan disaksikan pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI).
“Pak Gubernur Kepri telah menandatangani komitmen pengembangan pertanian dengan KTNA dan emalam beliau telah mengumpulkan seluruh Bupati dan Walikota se-Kepri dan Bank Indonesia perwakilan Kepri,” kata ketua KTNA Kepri, Amirullah, Kamis (25/8).
Selain mendukung komitmen sektor pangan itu, secara program Pemprov Kepri juga bahkan akan mengalokasikan lahan seluas 10 hektar untuk mendukung penanaman cabai melalui APBD Kepri.
“10 hektar lahan untuk cabai rawit dari provinsi Kepri, dana APBN melalui provinsi berupa 20 hektar lahan cabai merah, alokasi BNI untuk koperasi Plasma Agri Kundur seluas 25 hektar untuk cabai merah, dan 5 hektar dari APBD Karimun. Ini baru pengembangan komoditi cabai saja,” terangnya.
KTNA dalam hal ini merupakan wadah resmi yang ditunjuk oleh Kementrian Pertanian dalam mendukung tercapainya ketahanan pangan program swasembada yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.
Selain komoditas cabai merah, peternakan serta perikanan juga tidak lepas dari fokus pemerintah.
“Tidak hanya itu saja, dalam Rakernas bersama bapak Menteri di Maros, pemerintah juga mengembangkan produktivitas di bidang peternakan dan perikanan. KTNA akan berperan sebagai motor petani bersama pemerintah daerah guna mendapatkan kemudahan fasilitas baik permodalan, pendampingan hingga ke distribusi pertanian,” ujarnya.
Untuk wilayah Kepri, KTNA telah mendata sebanyak kurang lebih 5.000 petani aktif serta 8.000 nelayan.
“Saat ini sudah ribuan petani dan nelayan terdata oleh kita. Mereka adalah masyarakat yang betul-betul petani, dan hidup dari hasil pertanian. Mereka adalah fokus utama kita. Jika adapun badan usaha yang bergerak di bidang pertanian, itu urusan dinas pertanian lah. Kami hanya fokus mendorong petani-petani kecil untuk mendapatkan pulang yang sama,” jelasnya.
Amirullah juga menyoroti rendahnya angaran di setiap Dinas pertanian di seluruh kabupaten kota se-Provinsi Kepri. Hal ini menurutnya perlu dilakukan perubahan besar-besaran untuk mencapai swasembada pangan di daerah.
“Saat ini keseriusan pemerintah daerah baik tingkat kota dan kabupaten masih rendah. Bahkan ada Kabupaten yang angaran dinas pertaniannya hanya 8 Miliar saja. Ini tentunya bertolak belakang dengan program pemerintah pusat,” terangnya.
“Sangat tidak ideal dengan Anggaran kecil mampu mengembangkan pertanian, terlebih kondisi geografis Kepri yang pertaniannya butuh penanganan khusus,” tambah dia.
Namun dirinya tetap optimis, dengan adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat. Ia berharap kiranya setiap Bupati dan walikota bahkan Gubernur di Kepri, serius dan fokus menerapkan program Kementrian Pertanian.
“Jika angaran di daerah sedikit, maka kami berharap semua kepala daerah di Kepri dapat fokus membawa program pemerintah pusat di daerah. Jika tidak, maka, swasembada pangan di Kepri tidak akan tercapai,” tutupnya.
