Menu

Mode Gelap

Nasional · 18 Jan 2024 12:23 WIB

KPK Terima 5.079 Laporan Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023


					Ilustrasi KPK. Foto: dok KPK Perbesar

Ilustrasi KPK. Foto: dok KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menerima sebanyak 5.079 laporan pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2023 lalu.

Hal itu diungkapkan Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango, dalam kanal Youtube KPK, Selasa (16/1) kemarin. Dari jumlah tersebut, 690 laporan diarsipkan dan 4.389 dilakukan verifikasi.

ADVERTISEMENT

“Dari jumlah 5.079 laporan, sebanyak 1.962 dalam proses penelaahan, tiga laporan diteruskan kepada pihak eksternal, sembilan laporan diteruskan kepada pihak internal, dua laporan masih dalam proses verifikasi, dan 2.413 laporan belum dapat ditindaklanjuti,” ujar Nawawi.

Dilanjutkannya adapun lima wilayah terbanyak dalam penyampaian laporan pengaduan yaitu DKI Jakarta & Pusat 759 laporan, Jawa Barat 483 laporan, Jawa Timur 430 laporan, Sumatra Utara 354 laporan, Jawa Tengah 270 laporan.

“Dalam penanganan perkara tersebut, KPK di antaranya melakukan delapan oprasi tangkap tangan (OTT),” terang Nawawi.

Delapan OTT terdiri dari pertama perkara pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya, penerimaan fee jasa travel umroh; dan suap pengondisian pemeriksaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Kedua suap proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah sulawesi selatan, jawa bagian tengah, jawa bagian barat, dan jawa-sumatera, ketiga suap proyek pengadaan layanan digital Bandung Smart City, keempat Suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas, Kelima Suap pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

“Keenam perkara pemberian hadiah atau janji dalam rangka pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso, Jawa Timur, Ketujuh perkara suap proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur, dan kedelapan pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” tutupnya.

Gabung dan ikuti kami di :

Berita ini dikutip dari Infopublik

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Sudah 20 Tahun Dibahas, RUU Daerah Kepulauan Tunggu Keinginan Politik Pemerintah

10 Juli 2024 - 12:11 WIB

Ilustrasi pulau pulau di Kepri

Tim Insiden Keamanan Internet Indonesia: Teknologi Cloud Nasional Sama dengan Asing

29 Juni 2024 - 15:51 WIB

ilustrasi cybersecurity

Server PDNS Diretas, Guru Besar IT: Tidak Ada Sistem yang Dijamin Keamanannya

27 Juni 2024 - 13:11 WIB

IMG 20240627 WA0003

Mulai Siapkan Diri, Ini Bocoran Jadwal Penerimaan CPNS 2024

7 Mei 2024 - 12:58 WIB

64fe8285acaaa

Pasca Sidang Sengketa di MK, KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024

24 April 2024 - 17:07 WIB

Ketua KPU dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka

Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H Jatuh Pada 10 April 2024

8 April 2024 - 22:51 WIB

PP Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H jatuh 10 April
Trending di Nasional