Kelangkaan minyak goreng yang terus terjadi di Indonesia dianggap karena adanya miss management dari jumlah kebutuhan dengan jumlah ketersediaan, hal itu diungkap oleh Putu Supadma Rudana anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat.
Dirinya menilai adanya penimbunan oleh masyarakat yang dituduhkan oleh Menteri Perdagangan tersebut, hanya alasan untuk lari dari kenyataan.
“(Kemendag) segera tunjukkan pada masyarakat, (stok bahan pokok) semua bisa terkendali dan juga harganya sesuai dengan kemampuan masyarakat. Nah tentu hal itu menjadi hal yang lebih penting,” ujarnya di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022) kemarin.
Kondisi ini diharapkan tidak terjadi sampai bulan Ramadhan nanti, yang tinggal sebulan lagi dimana konsumsi masyarakat akan semakin meningkat.
“Nah tentu Kementerian Perdagangan jangan bekerja business as usual, bekerja yang lebih maksimal, tunjukkan saatnya sekarang bahwa kita bisa melayani rakyat dengan baik,” tegasnya.
Dirinya berharap Kemendag tidak hanya sekedar melangsungkan komunikasi saja, tapi produk atau komoditi pokok ini harus betul-betul diterima oleh masyarakat dengan segera.
Hal itu disampaikannya setelah mendapati pernyataan Kemendag melalui Inspektur Jenderal Didid Noordiatmoko yang menyatakan bahwa kelangkaan minyak goreng akibat ada masyarakat yang melakukan penimbunan minyak goreng karena adanya fenomena panic buying.
Pernyataan tersebut menjadi ramai diperbicangkan di media sosial, karena faktanya stok di pasaran memang tidak ada. Namun Kemendag memastikan saat ini produksi minyak goreng sudah mendekati kebutuhan dalam negeri.
Sehingga, kelangkaan minyak goreng seharusnya teratasi paling lambat pada akhir Maret 2022.
