Pemerintah Kabupaten Lingga menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2024 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Penghargaan ini diberikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia yang telah berhasil mencapai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di atas 95% dari total penduduk.
Pemkab Lingga termasuk salah satu Pemda yang dinyatakan masuk kategori tersebut sehingga memperoleh penghargaan tersebut.
Yang mana, hingga 1 Agustus 2024, Kabupaten Lingga telah mencapai 98,39% cakupan yakni 100.223 dari 101.917 penduduk terlindungi oleh Program JKN-KIS.
Bupati Lingga, M Nizar, yang menerima langsung penghargaan tersebut pada Kamis (8/8) di Karakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut.
“Alhamdulillah, hari ini kita menerima penghargaan UHC dari pemerintah pusat atas keberhasilan Kabupaten Lingga memperoleh pencapaian jaminan kesehatan semesta dengan persentase 98,39%,” ucap Bupati Nizar kepada media.
Atas nama pemerintah daerah, ia pun berterima kasih atas dukungan dari semua pihak yang telah berperan dalam menyukseskan program JKN-KIS ini, sehingga mencapai pencapaian UHC.
Pada kesempatan itu, ia juga menyebut ke depan masyarakat yang tidak mampu berobat di puskesmas atau rumah sakit yang memberikan pelayanan BPJS tidak lagi harus menunggu 14 hari agar BPJS-nya aktif, melainkan hanya dalam 1 x 24 jam dengan membawa KTP dan SKTM.
“Dengan seluruh lapisan masyarakat mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional, baik itu PBI, Jamkesda yang terintegrasi ke JKN, maupun secara mandiri, ini adalah bentuk UHC. Semoga dengan capaian UHC 98,39% ini, derajat kesehatan masyarakat Lingga makin meningkat dan pelayanannya semakin baik,” harapnya.
Mensukseskan program JKN-KIS ini, lanjut Nizar, merupakan komitmen dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Lingga, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan warga.
Sebagai informasi, pada UHC Awards 2024 ini untuk di Kepri seluruh daerah yakni sebanyak 7 kabupaten/kota telah mencapai cakupan JKN-KIS lebih dari 95%.
