Menu

Mode Gelap

Warta · 20 Mei 2022 16:33 WIB ·

Pemprov Verifikasi Usulan 11 Pemekaran Desa di Lingga


 Kepala DMPD Dukcapil Kepri Misni. Foto: Ismail/kepripedia.com Perbesar

Kepala DMPD Dukcapil Kepri Misni. Foto: Ismail/kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerima 11 usulan Pemekaran desa di Kabupaten Lingga pada tahun ini. Saat ini ke-11 desa yang sudah berstatus desa persiapan tersebut sedang dalam proses verifikasi oleh tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri.

Adapun ke-11 desa persiapan tersebut, yakni, Desa persiapan Air Batu, Kebun Nyiur, Buyu, Cempaka, Bendahara, Berjung, dan Senempek. Kemudian, Desa Persiapan Busung, Sebung, Kentar, dan Pasir Lulun.

Kepala DPMD Dukcapil Kepri , Misni, mengungkapkan sebelumnya persoalan pemekaran desa ini menjadi tanggungjawab Biro Pemerintahan. Namun, tahun ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang baru beralih tanggungjawab ke OPD terkait DPMD Dukcapil.

Menurutnya, terdapat banyak syarat untuk pemekaran desa yang harus dipenuhi oleh desa persiapan. Mulai dari, jumlah penduduk, batas wilayah, aspek budaya, ekonomi, sarana prasarana, akses transportasi, sosial budaya, dan lainnya.

ADVERTISEMENT
advertisement

“Saat ini masih dalam tahap verifikasi layak atau tidak menjadi desa definitif,” ujarnya, Jumat (19/5).

Ia menjelaskan, setelah lolos proses verifikasi selanjutnya menjadi kewenangan Kemendagri untuk menentukan lolos tidaknya desa persiapan menjadi desa defenitif. Pada tahapan itu, masih ada sejumlah proses lagi yang akan dilakukan Kemendagri. 

ADVERTISEMENT

Diantaranya, verifikasi dokumen di Kemendagri, evaluasi lapangan oleh Kemendagri, klarifikasi presentasi hasil verifikasi dan evaluasi, pemberian kode desa oleh Kemendagri, dan penetapan Perda definitif.

Ditambahkan Misni, selama masih berstatus desa persiapan, ke-11 desa ini sudah membentuk pemerintah desa sendiri dan dipimpin oleh Pj kepala desa sendiri. Namun demikian, untuk alokasi anggaran-nya masih masih harus bergantung pada APBDes desa induknya.

“Karena masih berstatus desa persiapan, maka Anggaran nya masih bergantung dengan desa induk,” demikian Misni.

ADVERTISEMENT
Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 296 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Logo Holywings Batam Hilang, Tempatnya Tetap Beroperasi

1 Juli 2022 - 21:16 WIB

Ketersediaan Minyak Goreng Curah di Karimun 20 Ton, Harga Eceran Tertinggi Rp 15 Ribu

1 Juli 2022 - 19:21 WIB

Papan Nama Tutupi u-Turn, Jalan Brigjen Katamso Tanjunguncang Rawan Kecelakaan

1 Juli 2022 - 16:52 WIB

Cuaca Buruk, Kapal Ikan Dilaporkan Karam di Pulau Mapur

30 Juni 2022 - 19:08 WIB

Sembako Mahal, DPRD Batam Desak Pemko Gelar Operasi Pasar Murah

30 Juni 2022 - 18:44 WIB

Batu Miring Roboh Akibat Cuaca Ekstrem di Komplek Ruko Karimun

30 Juni 2022 - 16:45 WIB

Trending di Warta
advertisement