Aliansi buruh di Kepulauan Riau menyatakan menolak keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di saat berusia 56 tahun.
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu dinilai seolah semakin menindas para buruh.
“Ini sudah terang-terangan buruh dijadikan sapi perahan di negeri ini,” ungkap Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri, Saiful Badri Sofyan, Selasa (15/2).
Dia pun menganggap pemerintah mengeluarkan regulasi yang tidak logika dan tak memanusiakan nasib buruh di tanah air.
Baca Juga
“Ini secara tidak langsung aturan yang dibuat sudah mengarah ke eksploitasi pekerja/buruh,” tegas dia.
Menurutnya beberapa kebijakan dipaksakan tanpa mau mendengar suara-suara rakyat yang telah memberikan kontribusi besar pada pembangunan.
Seperti contoh, kata dia, UU Cipta Kerja yang dibuat dan disahkan dengan tergesa-gesa yang bertolak belaka dengan kenaikan biaya hidup masyarakat.
Belum jelas akar masalah UU Cipta Kerja sekarang muncul Permen No 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) yang menindas hak-hak buruh.
“JHT ini dikumpulkan dari upah buruh bukan berasal ari uang negara. Pemerintah tak ada hak menahan dana tersebut,” terang dia.
JHT ini, sambung Saiful, adalah harapan buruh saat di PHK atau saat sudah tidak bekerja lagi.
Sebenarnya nilai nominal juga tidak seberapa karena besar persentasenya dari gaji Indonesia jika dibanding dengan negara lain tergolong kecil.
Tapi, bagi sebagian buruh pula apa boleh buat, itulah yang menjadi harapan terakhir saat berhenti kerja.
Ia pun mencontohkan tak logisnya kebijakan JHT ini seperti misalnya buruh perempuan yang dipekerjakan hanya usia muda, saat masih belum punya anak.
Namun, apakah layak jika mereka bekerja hanya 5 tahun sesuai batas maksimal kontrak lalu untuk mengambil JHT tabungan mereka menunggu selama 30 tahun lebih.
Apakah dijamin syarat-syarat untuk pengambilannya masih ada? Sedang sekarang aja sudah sulit bagi mereka untuk mengambil.
“Ini begitu kejam,” terang dia.
