Revisi Perpres No.191/2014 yang mengatur BBM bersubsidi, diharapkan dapat memperbaiki distribusi BBM bersubsidi agar kian membaik, sehingga tepat sasaran, hal ini karena volume yang terbatas sehingga butuh regulasi yang maksimal.
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mengemukakan kelangkaan saat ini terjadi bukan saja, karena adanya perubahan regulasi namun adanya punic buying oleh masyarakat juga menjadi pemicu terjadinya kelangkaan pertalite.
“Panic buying dari masyarakat, salah satu faktor kelangkaan pertalite, karena kebijakan Pertamina yang akan mewajibkan pembelian pertalite dengan aplikasi MyPertamina per 1 Agustus 2022 nanti untuk kendaraan roda empat,” ujarnya.
Pertalite dan solar merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang distribusinya diatur dan diawasi oleh BPH Migas. Pergeseran penggunaan BBM dari pertamax ke pertalite, ikut menjadi salah satu pemicu kelangkaan pertaite, karena saat stok sudah tersedia, selalu terjadi antrian panjang kendaraan baik roda dua maupun roda empat.
Pada sisi produksi, jika dilihat dari pergerakan harga minyak mentah dunia, khususnya Brent, trennya memang meningkat. Sejak 24 Februari 2022 ketika Rusia menyerang Ukraina, harga terus berada di level baru yang lebih tinggi.
“Memang terjadi lonjakan sesaat di awal perang dan fluktuatif naik turun selama beberapa bulan, tetapi secara umum tetap bertengger di level yang lebih tinggi dari sebelum perang Rusia-Ukraina,” katanya.
Jika dilihat dari sisi konsumsi, dalam negeri, disparitas harga antara pertamax (Rp12.500 – 12.750) dan pertalite (Rp7.650) cukup besar. Wajar kalau terjadi pergeseran konsumsi dari pertamax ke pertalite, khususnya bagi warga yang daya belinya masih terbatas.
“Dengan merevisi asumsi harga minyak ICP menjadi USD100, sehingga terjadi penambahan anggaran subsidi. Jadi, harga pertalite yang merupakan JBKP (jenis BBM khusus penugasan) tidak perlu naik harganya. Namun, karena ada pergeseran konsumsi dari pertamax, maka volume pertalite yang tersedia akan cepat habis di SPBU,” tutupnya.
