Rencana Pemprov Kepri membangun Pelabuhan Pengumpan Regional Bengkong di Kota Batam sepertinya aka terwujud.
Pasalnya, rencana tersebut sudah mendapat restu dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
Persetujuan tersebut ditunjukkan melalui surat balasan dari Menko Airlangga Hartarto ke Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, pada 16 Januari 2023, yang isinya menyetujui pembangunan pelabuhan antar daerah tersebut.
Dimana sebelumnya, pada 26 Desember 2022 lalu Gubernur Ansar mengurimkan surat ke Kemenko Perekonomian perihal Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Bengkong Kota Batam.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri, Junaidi, mengakui rencana pembangunan pelabuhan pengumpan regional Bengkong merupakan salah satu proyek strategis yang akan dilaksanakan Pemprov Kepri kedepan.
Karena, keberadaan pelabuhan itu akan memberikan manfaat demi kelancaran distribusi barang dan penumpang sekaligus. Sehingga, secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi di Batam.
“Kemaren kan di Batam itu ada lintasan untuk pelabuhan perintis yang sekarang masih mencari sandaran kapal tersebut, kemarin di rekomendasikan di pelabuhan Sekupang, nanti bisa di pelabuhan Bengkong sesuai dengan fasilitas yang dimiliki,” katanya, Rabu (18/1).
Lebih lanjut, Junaidi menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Bengkong ini untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas.
Kemudian, juga difungsikam sebagai pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
“Pak Gubernur menyampaikan jangan ada kendala-kendala lagi di lapangan untuk pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Sadai Bengkong,” sebutnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan pihaknya sempat mengalami kendala dalam pengurusan perizinan. Dimana, untuk bagian laut sudah beres ditangani Pemprov Kepri.
Sementara, untuk lahan di bagian darat terkendala karena dimiliki oleh BP Batam.
Ansar juga mengakui, sudah melakukan koordinasi dengan pihak BP Batam terkait kendala lahan itu. Namun, tidak mendapatkan respon.
“Karena BP Batam selow respon, maka kita minta dukungan ke Menko Perekonomian. Apalagi pembangunan dilakukan di wilayah FTZ Batam,” ungkap Ansar saat ditemui di Tanjungpinang, kemarin.
Ansar berharap pembangunan pelabuhan pengumpan regional Bengkong dapat terlaksana sesuai rencana.
Sehingga, bisa mendorong percepatan investasi di Batam membutuhkan infrastruktur penunjang yang baik seperti pelabuhan yang memadai.
“Sesuai dengan surat dari Menko Perekonomian, selanjutnya kita diminta menetapkan Rencana Induk Pelabuhan,” demikian Ansar.
