Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 ini diprediksi mengalami defisit hingga Rp 200 miliar.
Adi menyebutkan, faktor terjadinya defisit ini karena ada sektor pendapatan yang tidak mencapai target di tahun ini. Di antaranya termasuk pendapatan dari Labuh Jangkar.
“Labuh jangkar salah satu penyumbang defisit. Perhitungan saat ini defisit sekitar Rp 200-an miliar lebih,” ujar Adi di Tanjungpinang, kemarin (10/7).
Mengenai ini, Adi mengaku telah meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan perhitungan merinci pendapatan yang diterima selama 6 bulan terakhir.
Selain itu juga, proyeksi pendapatan Kepri 6 bulan akan datang atau hingga akhir 2022. Hal ini harus dilakukan untuk mengetahui total proyeksi pendapatan selama se-tahun ini.
“Sehingga ada keseimbangan dari penerimaan dengan Belanja daerah. Kalau belanja yang antri saat ini sudah Rp 4 triliun lebih. Maka, kita minta Bapenda hitung pendapatan selama setahun ini,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Adi, untuk labuh jangkar ia mengaku pesimis mencapai target. Ia menilai masih perlu usaha keras untuk memenuhi target yang diharapkan.
“Masuk, cuma hasilnya kecil. sekitar Rp 3-4 miliar,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui APBD Kepri 2022 sebesar Rp 3,870 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasional Rp 2,811 triliun, belanja modal Rp 462 miliar, belanja tidak terduga Rp 30 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp 567 miliar.
Kemudian pembiayaan sebesar Rp 390 miliar, terdiri dari Silpa sebesar Rp 210 miliar, dan pinjaman dari PT SMI sebesar Rp 180 miliar
Sedangkan untuk pendapatan sebesar Rp 3,480 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,348 triliun, dana perimbangan Rp 2,130 triliun, dan pendapatan lainnya yang sah sebesar Rp 1,26 miliar.
