Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengaku optimis dalam waktu dua tahun kedepan kedua perusahaan perseroan daerah (Perseroda) akan lebih produktif dan membantu pendapatan daerah.
Ia menjelaskan, untuk Perseroda PT Pembangunan Kepri nanti akan diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan Gurindam 12 (G12) Tanjungpinang bekerjsama dengan pihak ketiga. Dimana, rencananya kawasan G12 Tanjungpinang juga akan dijadikan kawasan ekonomi.
“Ini kan masih proses, nanti juga rencananya PT Timah mau mengelola di Dabo. Kita minta sertakan juga perusahaan daerah,” ujarnya kepada awak media saat ditemui usai Paripurna penyampaian laporan akhir Pansus LKPj 2021 di Pulau Dompak, Senin (23/5).
Sementara untuk Perseroda PT Pelabuhan Kepri, lanjut Ansar, saat ini pihak perusahaan sedang mengurusi perizinan untuk pengelolaan bisnis di kawasan labuh jangkar di wilayah Berakit, Bintan. Ia meyakini, jika upaya-upaya tersebut berjalan optimal maka dalam waktu dua tahun perseroda yang ada saat ini bisa lebih berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
“BUP saat ini sedang urus Izin ke Bea Cukai dan lainnya. Kalau masalah kinerja akan kita benahi. Terimakasih kami ucapkan kepada DPRD,” ucapnya.
Selain itu, soal ketidakefektifan alokasi anggaran pada tahun 2021 lalu, menurut Ansar, disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dimana, pada kondisi tersebut Pemprov Kepri banyak melakukan refocusing anggaran. Termasuk alokasi anggaran yang dicanangkan sebesar Rp 30 miliar untuk biaya tidak terduga.
Namun, seiring perjalanan waktu kondisi pandemi mulai melandai dan mengakibatkan alokasi anggaran yang dicadangkan tidak bisa digunakan.
“Apalagi saya juga hanya menjalankan anggaran yang sudah ditetapkan tahun lalu. Jadi, kita tidak bisa utak-atik, makanya tahun ini kita tangani dengan baik,” sebut Ansar.
Kendati begitu, Gubernur berkomitmen akan menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan DPRD kepada Pemprov Kepri. Namun demikian, ia juga meminta DPRD Kepri dapat mendukung program pembangunan dengan menggunakan aspirasi dewan.
“Nah kita minta juga dewan agar aspirasinya mest mendukung semua kebutuhan RPJMD kita. Karena Rp 6 miliar masing-masing (anggota dewan), total sekitar Rp 300 miliar bukan kecil,” demikian Ansar.
