Menu

Mode Gelap

Warta · 20 Sep 2022 13:41 WIB

Fraksi Gerindra Beri Catatan ke Pemda Karimun Soal Transparansi Pengelolaan Keuangan


					Penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pengelolaan keuangan daerah, Senin (19/9). Foto: Istimewa
Perbesar

Penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pengelolaan keuangan daerah, Senin (19/9). Foto: Istimewa

Fraksi Gerindra Karimun meminta Pemda Karimun untuk transparan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan program pembangunan.

Pandangan fraksi Gerindra Karimun ini disampaikan dalam rapat paripurna pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pengelolaan keuangan daerah, Senin (19/9).

ADVERTISEMENT

Ketua fraksi Gerindra Karimun, Zaizulfikar, mengungkapkan jika catatan khusus itu diberikan tanpa adanya dasari sikap tendensius terhadap program yang dilakukan Pemda Karimun.

“Ini bukan dilandasi tendensius atau kecurigaan terhadap Bupati yang tidak menjalankan pemberian informasi keuangan daerah, Fraksi Gerindra tetap meyakini saudara Bupati masih menjunjung tinggi konstitusi,” katanya.

Tranparansi pengelolaan keuangan, lanjutnya, sesuai dengan tuntutan era digitalisasi yang menuntut harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Hal itu juga mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2004, PP Nomor 12 Tahun 2019 sampai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020, yang sama-sama memiliki satu pendirian tetap yaitu mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan Informasi keuangan daerah.

ADVERTISEMENT

“Fraksi Gerindra berpendirian untuk menyempurnakan aturan main (rules) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berasaskan kepastian hukum dan keadilan,” terangnya.

Pada regulasi itu juga, kata dia, disebutkan jika pengelolaan keuangan daerah tidak dilakukan secara transparan maka terdapat sanksi-sanksi yang mengikat sesuai aturan yang berlaku.

“Ada pemberian sanksi apabila aturan keterbukaan akses atau informasi pengelolaan keuangan daerah tersebut tidak dijalankan dengan semestinya,” ucapnya.

ADVERTISEMENT
Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

ADVERTISEMENT
advertisement BP 1
ADVERTISEMENT
advertisement
Baca Lainnya

Pesan Bupati Lingga Sambut Pemilu 2024: Pilihan Boleh Beda, Persatuan Harus Dijaga

28 November 2023 - 15:51 WIB

Bupati Lingga hadiri Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024

Indeks Pembangunan Manusia Kepri 2023 Tertinggi ke-3 Nasional

27 November 2023 - 22:48 WIB

IlustrasibIndeks Pembangunan Manusia

Bea Cukai Kepri Tangkap 6 Juta Barang Rokok Ilegal di Selat Singapura

26 November 2023 - 13:51 WIB

Ilustrasi rokok ilegal atau tanpa pita cukai

Warga Belajar PKBM Melati Karimun Dibekali Studi Pengolahan Sampah

25 November 2023 - 16:14 WIB

IMG 20231125 WA0002 11zon

Pemerintah Setuju Ranperda Karimun Kabupaten Layak Anak untuk Disahkan

24 November 2023 - 16:36 WIB

IMG 20231124 151209 11zon

Danlanal Tanjungbalai Karimun Resmi Dijabat Letkol Laut Anro Casanova

24 November 2023 - 14:27 WIB

IMG 20231124 WA0028 11zon
Trending di Warta