Menu

Mode Gelap

Warta · 11 Okt 2022 07:47 WIB

Gubernur Kepri Minta Bapenda Optimalkan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor


					Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat rakor bersama bupati dan wali kota se Kepri. Foto: Istimewa Perbesar

Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat rakor bersama bupati dan wali kota se Kepri. Foto: Istimewa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Riau saat ini dinilai masih belum optimal.

Walaupun setiap tahunnya diberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Namun masih belum mendongkrak pendapatan dari sektor tersebut secara signifikan.

ADVERTISEMENT

Menyikapi itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, meminta agar OPD terkait lebih teliti untuk memanfaatkan setiap celah guna meningkatkan PAD. Karena ia menilai masih ada beberapa celah yang dapat dikembangkan.

Di antaranya, Ansar meminta memperbarui pendapatan sektor ini melalui digital.

“Caranya mungkin dengan mengupgrade dan memperbaharui semua data kendaraan bermotor secara digital,” kata Ansar saat rapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri di Gedung Graha Kepri Batam Centre, Kota Batam, Senin (10/10).

Menurutnya, pembaharuan data kendaraan bemotor berbasis digital tersebut juga menjadi sarana edukasi masyarakat agar sadar dengan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk membayarkan pajak kendaraan yang dimiliki.

“Karenanya saya berharap betul, kepada OPD untuk bisa berkoordinasi dan komunikasi secara baik dengan BPK, dan mengikuti semua yang menjadi arahan dan catatan, agar muaranya, kita bisa mengoptimalisasikan semua penerimaan pendapatan,” harap Ansar. 

Dalam pertemuan bersama BPK tersebut, Ansar juga menekankan agar pelaporan keuangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri memenuhi semua standar pengelolaan keuangan yang disyaratkan.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepri, Jariatna, mengatakan entry meeting kali ini dilakukan sebagai bentuk komunikasi dan koordinasi, sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No 15 Tahun 2004 dan UU No 15 Tahun 2006.

ADVERTISEMENT

Jariatna menyebutkan, kegiatan tersebut juga sudah mengikuti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2017.

“Pemeriksaan dengan Pemerintah Provinsi Kepri ini nantinya, akan dijadikan percontohan bagi semua kabupaten/kota saat kita menggelar kegiatan serupa dengan pemerintah kabupaten/kota,” pungkasnya.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

SAR Natuna Tutup Siaga Khusus Idul Fitri 1445 H: Semua Lancar dan Aman

19 April 2024 - 16:50 WIB

IMG 20240419 WA0005 11zon

Tahun 2024, Pemda Bintan Targetkan Cover BPJS Ketenagakerjaan Gratis Bagi 3.000 Pekerja Rentan

19 April 2024 - 14:47 WIB

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan

Wanita 55 Tahun Asal Rengat Terlantar di Pelabuhan Roro Jagoh, Begini Kisahnya

18 April 2024 - 14:49 WIB

Polisi menemui Yuliati yang terlantar di Pelabuhan Roro Jagoh

Tarif Kapal Roro Rute Karimun – Sei Pakning untuk Penumpang dan Kendaraan

18 April 2024 - 09:32 WIB

IMG 20240418 WA0001

Arus Balik Mudik, Penumpang Padati Pelabuhan Roro Parit Rempak Karimun

18 April 2024 - 09:25 WIB

IMG 20240418 WA0006 11zon

Kapal MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Berakit

17 April 2024 - 19:06 WIB

IMG 20240417 WA0007 11zon
Trending di Warta