Gubernur Kepri Minta Bapenda Optimalkan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Riau saat ini dinilai masih belum optimal.

Walaupun setiap tahunnya diberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Namun masih belum mendongkrak pendapatan dari sektor tersebut secara signifikan.

Menyikapi itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, meminta agar OPD terkait lebih teliti untuk memanfaatkan setiap celah guna meningkatkan PAD. Karena ia menilai masih ada beberapa celah yang dapat dikembangkan.

Di antaranya, Ansar meminta memperbarui pendapatan sektor ini melalui digital.

“Caranya mungkin dengan mengupgrade dan memperbaharui semua data kendaraan bermotor secara digital,” kata Ansar saat rapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri di Gedung Graha Kepri Batam Centre, Kota Batam, Senin (10/10).

Menurutnya, pembaharuan data kendaraan bemotor berbasis digital tersebut juga menjadi sarana edukasi masyarakat agar sadar dengan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk membayarkan pajak kendaraan yang dimiliki.

“Karenanya saya berharap betul, kepada OPD untuk bisa berkoordinasi dan komunikasi secara baik dengan BPK, dan mengikuti semua yang menjadi arahan dan catatan, agar muaranya, kita bisa mengoptimalisasikan semua penerimaan pendapatan,” harap Ansar. 

Dalam pertemuan bersama BPK tersebut, Ansar juga menekankan agar pelaporan keuangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri memenuhi semua standar pengelolaan keuangan yang disyaratkan.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepri, Jariatna, mengatakan entry meeting kali ini dilakukan sebagai bentuk komunikasi dan koordinasi, sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No 15 Tahun 2004 dan UU No 15 Tahun 2006.

Jariatna menyebutkan, kegiatan tersebut juga sudah mengikuti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2017.

“Pemeriksaan dengan Pemerintah Provinsi Kepri ini nantinya, akan dijadikan percontohan bagi semua kabupaten/kota saat kita menggelar kegiatan serupa dengan pemerintah kabupaten/kota,” pungkasnya.