Menu

Mode Gelap

Nasional · 23 Jan 2022 12:35 WIB

Menteri PUPR Bakal Berikan Keringanan Izin Usaha Konstruksi


					Ilustrasi usaha konstruksi. Foto: PU Perbesar

Ilustrasi usaha konstruksi. Foto: PU

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan pihaknya akan melakukan relaksasi kemudahan izin berusaha.

Hal itu disampaikan Menteri Basuki merespon harapan Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Iskandar Hartawi, saat Mukernas Gapensi di Jakarta, Sabtu (22/1).

ADVERTISEMENT

“Tujuan dibentuknya Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Undang-undang tersebut kemudian diturunkan ke Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Kalau kesulitan berusaha itu ada di dalam Permen PUPR akan saya lakukan relaksasi untuk kemudahan izin berusaha, tapi saya minta untuk tidak merelaksasi kualitas pekerjaan,” ujar Menteri Basuki.

Menteri yang juga akrab disapa Pak Bas ini menuturkan, salah satu syarat merelaksasi izin tersebut adalah perubahan reference aset dari 3 tahun menjadi 10 tahun.

Menurutnya, hal ini masuk akal. Mengingat dalam kurun waktu 3 tahun belakangan semua lini terdampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Sementara sektor konstruksi, dipercaya memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dinilai karena sektor konstruksi memiliki multiplier effect terhadap sektor lainnya.

ADVERTISEMENT

Seperti, jasa sektor konstruksi bidang PUPR yang menjadi salah satu lini yang tetap berjalan dengan baik.

“Hal ini terbukti dari terserapnya 94,21 persen anggaran Kementerian PUPR TA 2021. Dari total pagu anggaran Rp152,09 triliun, Kementerian PUPR berhasil menyerap Rp143,29 triliun,” ungkapnya.

Dengan pertimbangan untuk mendukung perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka Kementerian PUPR berencana melakukan relaksasi izin usaha ini.

ADVERTISEMENT

Sejauh ini, Kementerian PUPR terus berupaya memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Salah satunya melalui penandatanganan hasil lelang dini yang akan dilaksanakan pada Senin 24 Januari 2022 nanti.

Penandatanganan ini terdiri dari sekitar 800 paket pekerjaan senilai Rp 20 triliun. Proses lelang dini telah dilaksanakan sejak Oktober 2021.

Terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR bersama Gapensi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2021 baru kali ini investasi di luar Pulau Jawa jumlahnya lebih banyak dari Pulau Jawa yakni 52 persen.

ADVERTISEMENT

“Pembangunan infrastruktur yang masif dari Aceh hingga Papua merupakan instrumen untuk kemudian para investor mulai melirik. Kita harus berikan applause kepada Menteri PUPR yang telah membangun infrastruktur sehingga sekarang investasi bisa masuk,” ucap Menteri Bahlil.

Gabung dan ikuti kami di :

Berita ini dikutip dari infopublik.id

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

ADVERTISEMENT
advertisement BP 2
Baca Lainnya

Libur Idul Adha 2023 Ditetapkan 3 Hari: 28 – 30 Juni

21 Juni 2023 - 10:25 WIB

Ilustrasi kalender Juni 2023

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1444 H Jatuh Pada 29 Juni 2023

19 Juni 2023 - 09:15 WIB

Sidang Isbat awal Zulhijah penetapan Idul Adha 1444 H

Audiensi AMSI ke KPU: Rencanakan Kerja Sama Cek Fakta Pemilu 2024

16 Juni 2023 - 10:05 WIB

KPU terima audiensi AMSI

16 Ribu ASN hingga TNI/Polri Bakal Dipindah ke IKN

12 Juni 2023 - 13:50 WIB

Rancangan IKN

Kemenkumham Raih Penghargaan Terbaik UKPBJ Proaktif

24 Mei 2023 - 19:21 WIB

Kemenkumham Raih Penghargaan Terbaik UKPBJ Proaktif

Menkominfo Johnny G Plate Tersangka Kasus Korupsi Menara BTS 4G BAKTI Kominfo

17 Mei 2023 - 12:54 WIB

Menkominfo Johnny G Plate
Trending di Nasional