Menu

Mode Gelap

Warta · 30 Mei 2023 13:21 WIB

Pemprov Kepri Harap Kebijakan Tambang Ekspor Pasir Laut Berdampak Positif Bagi Daerah


					Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Foto: Ismail/kepripedia.com Perbesar

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Foto: Ismail/kepripedia.com

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap kebijakan dibukanya kembali keran tambang dan ekspor pasir laut berdampak positif bagi daerah.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan pihaknya masih mempelajari terkait kebijakan baru tersebut. Bahkan, dalam waktu dekat Pemprov Kepri akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai teknis pelaksanaannya di daerah.

ADVERTISEMENT

“Kita akan bicarakan dengan pemerintah pusat mengenai teknis serta kontribusi buat daerah,” ungkapnya, Selasa (30/5).

Ia menuturkan, jika aktivitas tambang dan ekspor laut dilaksanakan di Kepri, maka harus memiliki kontribusi bagi daerah. Terutama, masyarakat pesisir dan nelayan yang merasakan dampak langsung dari aktivitas tambang tersebut.

Baca: Soal Kran Ekspor Pasir Laut Dibuka, Kadis ESDM Kepri: Izin di Menteri KKP

Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pembahasan dengan OPD terkait guna menyusun langlah strategis apabila tambang pasir laut dilakukan di wilayah Kepri.

“Bagiamana program CSR untuk nelayan. Itu yang harus kita tata betul-betul. Kalau itu dilaksanakan nelayan harus dapat manfaat,” sebut Ansar.

Selain itu, Gubernur juga berharap Kepri memperoleh pendapatan yang lebih besar dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada aktivitas tambang pasir tersebut.

Sehingga, pendapatan daerah itu bisa digunakan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

ADVERTISEMENT

“Itu makanya kita tanyakan ke pusat. Termasuk porsi PNBP yang diperoleh daerah. Sebab, izi tambang dan ekspor pasir ini menjadi kewenangan pusat,” kata Ansar.

Ansar menambahkan, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, ada salah satu pasal yang menyebut bahwa pembersihan material tambang pasir laut yang berpotensi ekonomi, proses izinnya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau gubernur/kepala daerah.

“Tapi, kita tanyakan lagi ke pemerintah pusat supaya tak melanggar aturan yang ada,” demikian Ansar.

ADVERTISEMENT

Diketahui, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dengan terbitnya atuarn tersebut maka secara tidak langsung memperbolehkan pelaku usaha tambang-menambang sekaligus mengekspor pasir laut.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

SAR Natuna Tutup Siaga Khusus Idul Fitri 1445 H: Semua Lancar dan Aman

19 April 2024 - 16:50 WIB

IMG 20240419 WA0005 11zon

Tahun 2024, Pemda Bintan Targetkan Cover BPJS Ketenagakerjaan Gratis Bagi 3.000 Pekerja Rentan

19 April 2024 - 14:47 WIB

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan

Wanita 55 Tahun Asal Rengat Terlantar di Pelabuhan Roro Jagoh, Begini Kisahnya

18 April 2024 - 14:49 WIB

Polisi menemui Yuliati yang terlantar di Pelabuhan Roro Jagoh

Tarif Kapal Roro Rute Karimun – Sei Pakning untuk Penumpang dan Kendaraan

18 April 2024 - 09:32 WIB

IMG 20240418 WA0001

Arus Balik Mudik, Penumpang Padati Pelabuhan Roro Parit Rempak Karimun

18 April 2024 - 09:25 WIB

IMG 20240418 WA0006 11zon

Kapal MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Berakit

17 April 2024 - 19:06 WIB

IMG 20240417 WA0007 11zon
Trending di Warta