Menu

Mode Gelap

Ekonomi Bisnis · 30 Mei 2022 19:42 WIB

Pendapatan PT Pelabuhan Kepri Ditarget Rp 25 Miliar di Tahun 2023 Mendatang


					Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Foto: Ismail/kepripedia.com Perbesar

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Foto: Ismail/kepripedia.com

Perusahaan perseroan daerah (Perseroda) PT Pelabuhan Kepri ditarget untuk memperoleh pendapatan di angka Rp 25 miliar di tahun 2023 nanti.

Target ini disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, setelah hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyusun Rencana Kerja Perseroang (RKP) tahun 2023 di Dompak, Senin (30/5).

ADVERTISEMENT

Ia mengaku yakin target pendapatan tersebut bisa tercapai jika PT Pelabuhan Kepri dapat memaksimalkan potensinya di kawasan labuh jangkar yang merupakan wewenang Provinsi Kepri.

“Kita akan dorong beberapa usaha yang dipersiapkan PT Pelabuhan Kepri. Termasuk pengelolaan kawasan berakit, Selat riau, dan Tanjung pinggir, diluar pungutan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) labuh jangkarnya,” sebut Ansar.

Ansar menyebutkan, Pemprov Kepri dan PT Pelabuhan Kepri telah membahas rancangan bisnis yang akan dikembangkan kedepannya. Menurutnya, dari paparan pihak perusahaan, sudah ada sejumlah mitra bisnis untuk pengelolaan kawasan labuh jangkar di wilayah Kepri.

Ia pun mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mempertimbangkan rencana untuk menyerahkan pengelolaan aset Pemprov Kepri ke PT Pelabuhan Kepri. Seperti Pelabuhan Sagara Mantigi di Bintan, Pelabuhan Pelantar II di Tanjungpinang, dan Pelabuhan Penagi di Kabupaten Natuna.

Baca: 2 Perseroda Kepri Tuai Kritikan, Perusahaan Plat Merah yang Tidak Pernah Berkontribusi

“Tapi saya ingatkan jangan mengira target pendapatan Rp 25 miliar itu sepenuhnya untuk APBD. Karena, berapa persentase untuk APBD dan PT Pelabuhan Kepri diputuskan dalam RUPS ke depannya. Saat ini, fokus kita adalah membesarkan BUP-nya dulu ketimbang mengejar PAD-nya,” ujarnya.

Namun terkait penambahan modal dari Pemprov Kepri, Ansar menyebutkan jika hal itu masih melihat kekuatan anggaran ke depannya. Namun, kata dia, jika Pemprov Kepri memberikan tambahan modal harus disertai dengan rencana bisnis yang jelas. Agar tambahan modal yang diberikan tidak hanya habis untuk biaya operasional dan Gaji karyawan saja.

“Jangan sampai ditambah modalnya, tapi hanya untuk gaji dan lainnya. Namun jika ada aset-aset yang kita berikan pengelolaannya juga termasuk tambahan modal,” jelas Ansar.

ADVERTISEMENT

Baca: DPRD Kepri Ancam Bekukan Perseroda, Ini Alasannya

Sebelumnya diberitakan, jika DPRD Kepri menyarankan Pemprov Kepri untuk melakukan audit khusus dan menyeluruh terhadap kedua Perseroda yang hingga kini dinilai tidak produktif dan belum menunjukkan kontribusinya.

“Jika dalam 2 tahun ke depan kinerja perseroda ini tidak optimal, maka DPRD merekomendasikan pembekuan atau mem-pailitkan perusahaan daerah tersebut,” kata Wahyu Wahyudin, Juru Bicara Pansus LKPJ APBD 2021 melalui paripurna, Senin (23/5) lalu.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

LKPj APBD Bintan 2023: Pendapatan Capai Target, IPM dan Angka Kemiskinan Menurun

29 Maret 2024 - 13:24 WIB

IMG 20240329 WA0009 resized 20240329 064717782 11zon

Disperindag Karimun Gelar Operasi Pasar di Teluk Uma: Harga Gas 3 Kg Hanya Rp 20 Ribu

19 Maret 2024 - 13:29 WIB

IMG 20240319 WA0004 11zon

BPR Bintan Berikan Dividen Rp 1,8 Miliar ke Pemkab Bintan

14 Maret 2024 - 22:33 WIB

Direktur Utama Perumda BPR Bintan Radhiah Razak

H-1 Ramadhan 1445 H, Stok Cabai Merah Pedagang di Pasar Puan Maimun Karimun Habis

11 Maret 2024 - 16:51 WIB

Pedagang cabai di Pasar Baru Tanjungpinang

Warga Serbu Pasar Murah di Tengku Mandak Tanjungpinang

11 Maret 2024 - 12:56 WIB

Warga Tanjungpinang antusias membeli cabai di Pasar Murah

UMKM Bisa Pinjaman Tanpa Bunga hingga Rp 40 Juta di BRK, Ini Syaratnya

8 Maret 2024 - 11:18 WIB

IMG 20240308 WA0006 11zon
Trending di Ekonomi Bisnis