Menu

Mode Gelap

Nasional · 16 Jun 2022 13:54 WIB

Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital, Ini Penjelasannya


					Perpres No 82 tahun 2022. Foto: BPMI Perbesar

Perpres No 82 tahun 2022. Foto: BPMI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2022 tentang pelindungan infrastruktur informasi vital.

Aturan Perpres ini resmi berlaku sejak 24 Mei 2022.

ADVERTISEMENT

Dikutip dari laman setkab.go.id, Rabu (15/6), disebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan pelindungan infrastruktur informasi vital (IIV) itu, merupakan pelaksanaan salah satu peran pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

“Gangguan terhadap infrastruktur informasi vital dapat menimbulkan kerugian dan dampak yang serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, serta perekonomian nasional,” tertulis dalam Perpres tersebut.

Pengaturan pelindungan IIV ini bertujuan untuk melindungi keberlangsungan penyelenggaraan IIV secara aman, andal, dan terpercaya; mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada IIV akibat serangan siber, dan/atau ancaman/kerentanan lainnya; serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi insiden siber dan mempercepat pemulihan dari dampak insiden siber.

“Ruang lingkup pelindungan IIV meliputi identifikasi sektor IIV dan IIV, penyelenggaraan pelindungan IIV, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelindungan IIV, dan koordinasi penyelenggaraan pelindungan IIV,” tulis Pasal 3.

Adapun sektor-sektor strategis sebagai IIV dan kementerian/lembaga (K/L) yang bertanggung jawab atas sektor tersebut yaitu:

  1. Sektor administrasi pemerintahan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
  2. Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) oleh Kementerian ESDM;
  3. Sektor transportasi oleh Kementerian Perhubungan;
  4. Sektor keuangan oleh otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan;
  5. Sektor kesehatan oleh Kementerian Kesehatan;
  6. Sektor teknologi informasi dan komunikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  7. Sektor pangan oleh Kementerian Pertanian; dan
  8. Sektor pertahanan oleh Kementerian Pertahanan.

Dalam Perpres dinyatakan, apabila dalam perkembangannya terdapat sektor lain yang strategis, Presiden dapat menetapkannya sebagai IIV sekaligus K/L yang bertanggung jawab atas sektor tersebut.

“Sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud merupakan sektor strategis yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada IIV dalam sektor dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional,” sebut Pasal 4 ayat 2.

ADVERTISEMENT

Dalam Perpres juga dituangkan ketentuan pengelolaan insiden siber yang penanganannya dilaksanakan oleh Tim Tanggap Insiden Siber.

“Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud terdiri atas Tim Tanggap Insiden Siber nasional, Tim Tanggap Insiden Siber sektoral, dan Tim Tanggap Insiden Siber organisasi,” bunyi Pasal 11.

Adapun Tim Tanggap Insiden Siber Nasional dibentuk oleh BSSN, Tim Tanggap Insiden Siber sektoral oleh K/L yang bertanggung jawab atas sektor IIV, dan Tim Tanggap Insiden Siber organisasi oleh penyelenggara IIV.

ADVERTISEMENT

Perpres 82/2022 ini mengamanatkan BSSN sebagai koordinator penyelenggaraan pelindungan IIV.

“Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pelindungan IIV kepada Presiden satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan,” ditegaskan dalam beleid yang berlaku sejak diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly tertanggal 24 Mei 2022.

Gabung dan ikuti kami di :

Berita ini dikutip dari infopublik.id

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Tak Hanya Islam, KUA Bakal Layani Pernikahan Semua Agama

26 Februari 2024 - 09:51 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma

Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 10 Maret 2024, Pantau Hilal di 134 Titik

26 Februari 2024 - 09:41 WIB

Rapat Persiapan sidang Isbat ramadhan 1445 Hijriah

Seminggu Pasca Pencoblosan, 94 Petugas Pemilu 2024 Meninggal dan Ribuan Sakit

21 Februari 2024 - 14:38 WIB

Ilustrasi petugas KPPS

Ketua DPR RI Ajak Masyarakat Dukung Pers Indonesia

12 Februari 2024 - 10:54 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani

3 Capres-Cawapres Siap Hadir di Deklarasi Kemerdekaan Pers

7 Februari 2024 - 10:36 WIB

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu

Hoaks Politik Meningkat Tajam Jelang Pemilu 2024, Mafindo: Ganggu Demokrasi Indonesia

4 Februari 2024 - 09:48 WIB

Ilustrasi Hoaks
Trending di Nasional