Kata Kuasa Hukum Penggugat Presiden, Kejagung hingga Polri Soal Kasus PMH

Perkara gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Karimun dengan tergugat yakni Presiden, Kejagung, dan Polri masih terus bergulir.

Kuasa hukum penggugat, Hasoloan Siburian, mengatakan jika fokus gugatan dalam perkara ini adalah menyoal petikan putusan daftar pidana No:30/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 4 Juni 2003 dan No:31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 4 Juni 2003.

“Penetapan ini menjadi produk lembaga negara kehakiman yang harus dijalankan sesuai Undang-Undang,” kata Hasoloan, Kamis (17/2).

Menurutnya, kedua putusan ini secara jelas menyebut bahwa dua turut tergugat dalam hal ini adalah AE dan KF terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan yang alami ayah penggugat pada tahun 2002 silam

Baca Juga

Gelapkan Dana Siswa Ratusan Juta Rupiah, Mantan Kepsek SMA di Batu Aji Terancam 5 Tahun Penjara

Wali Kota Batam Resmikan Gedung Arsip dan Musala PN Batam, Perkuat Pelayanan Hukum

Rahmad Sukendar Soroti Penahanan Mantan Jampidsus: Publik Minta Kepastian Hukum

Komplotan Penyelundup Pasir Timah Rp1,5 Miliar Digulung TNI AL di Karimun

KJK Kecam Intimidasi Wartawan Tribun Batam di Pengadilan Negeri

“Penetapan hakim sebelumnya sebenarnya sudah mutlak. Tidak serta merta langsung muncul begitu saja,” ungkapnya.

Namun, lanjut dia, putusan itu justru tidak dijalankan sehingga kliennya menggugat pihak yang terkait dalam penegakan hukum pada perkara ini, termasuk salah satunya yang digugat adalah Presiden.

“Artinya para tergugat dan turut tergugat melakukan dugaan perbuatan melanggar hukum karena tidak menjalankan putusan itu,” jelasnya.

Sidang lanjutan gugatan perkara perdata ini telah digelar Kamis (17/2) dengan agenda jawaban para tergugat dan turut tergugat yang dipimpin hakim ketua Medi Rapi Batara Randa.

Pantauan di ruang sidang, para tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan itu secara tertulis. Sedangkan, turut tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada jadwal sidang sebelumnya.

Dalam sidang ini, hakim ketua memperkirakan perkara gugatan ini harus dapat diselesaikan dalam tiga bulan ke depan.

Untuk itu, itu meminta para pihak agar menyiapkan bukti dan para saksi yang akan hadirkan di dalam persidangan agar proses gugatan perkara ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang semestinya.

“Terkait pembuktian nanti sebisa mungkin dari sekarang sudah disiapkan baik secara surat ataupun saksi,” ujarnya.

“Sidang akan dilanjutkan pada Rabu 23 Februari 2022 jam 11.00 WIB dengan agenda reflik,” tutupnya.