Lingga – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali mengirim tim ke Kabupaten Lingga. Kunjungan yang biasanya dilakukan setahun sekali ini, kali lain terasa berbeda. Sebab, audit yang berlangsung bukanlah rutinitas biasa, melainkan audit kinerja atau riset khusus.
Para pegawai di lingkungan Pemkab Lingga pun mulai berbisik. Dari satu sumber aparatur sipil negara (ASN) yang enggan disebut namanya, terungkap bahwa tim BPK sudah menemukan sejumlah kejanggalan. Namun, semuanya masih dalam tahap verifikasi.
“Ada beberapa temuan,” ujar sumber itu kepada wartawan, Kamis, 7 Mei 2026.
Dia mengakui, temuan itu memang ada. Tapi apa persisnya, hanya BPK yang tahu saat ini. “Mungkin hanya mereka yang paham detailnya,” tambahnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Sekda sempat Dipanggil
Cerita ini semakin panas ketika pada 28 April 2026 lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lingga, H. Armia, memenuhi panggilan BPK. Seorang ASN yang juga meminta identitasnya dirahasiakan menyebut, panggilan itu diduga kuat terkait penggunaan anggaran operasional di Sekretariat Daerah.
“Sekda Lingga, Armia, sekitar pukul 09.00 WIB dipanggil BPK terkait anggaran BBM tahun 2025,” kata sumber tersebut.
Dia melanjutkan, anggaran itu diduga digunakan untuk operasional speedboat. “Yang mengantar beliau pulang-pergi ke Batam untuk keperluan berobat selama satu tahun,” ujarnya.
Meski demikian, keterangan ini masih bersifat awal. BPK sendiri hingga berita ini diturunkan belum memberikan konfirmasi resmi.
Sumber internal yang sama mendorong agar proses audit kali ini tidak setengah-setengah. Menurutnya, pemeriksaan harus menyeluruh dan transparan. Jangan hanya berhenti di satu pos anggaran.
“Jika pemeriksaan dilakukan profesional dan serius, penggunaan anggaran yang selama ini dinilai kurang transparan bisa terungkap,” tegasnya.
Armia diketahui memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Lingga, M. Nizar. Sebelum kasus BBM ini mencuat, nama Armia sudah lebih dulu dikaitkan dengan sejumlah perkara.
Dia pernah disebut-sebut dalam dugaan kasus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditangani Ditreskrimsus Polda Kepri. Tak hanya itu, Armia juga sempat terseret kasus dugaan dana bantuan sosial (bansos) yang ditangani Kejaksaan Negeri Lingga.
Namun, hingga saat ini, belum ada satu pun proses hukum terhadap dirinya yang mencapai putusan tetap atau inkracht.
Hingga berita ini tayang, BPK RI belum memberikan pernyataan resmi terkait kunjungan tim-nya di Kabupaten Lingga. Baik soal temuan “kegiatan bermasalah” maupun soal pemanggilan Sekda Armia terkait anggaran BBM.
Yang jelas, tanah datar Lingga kini sedang tidak setenang biasanya. Ada denyut, ada yang sedang diperiksa.
