Menu

Mode Gelap

Nasional · 7 Mar 2022 08:00 WIB

Minyak Goreng Langka, IUP Kebun Sawit Layak Dievaluasi


					Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin. Foto: dpdri Perbesar

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin. Foto: dpdri

Mengikuti trend kelangkaan minyak goreng di Indonesia, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah untuk mengevaluasi izin usaha perkebunan sawit dan perusahaan pengolahan minyak sawit atau CPO yang cenderung memprioritaskan kebutuhan ekspor hingga mengganggu supplay minyak goreng di dalam negeri.

Kondisi kelangkaan tersebut tetunya sangat memperihatinkan menurut Wakil Ketua DPD RI.

ADVERTISEMENT

“Kita sangat prihatin dengan upaya masyarakat khususnya ibu-ibu yang harus antri dan terdesak-desak hingga menyebabkan kerumunan karena berebut saat membeli minyak goreng di banyak daerah.”

“Sebuah pemandangan yang sangat paradoks di negara penghasil sawit terbesar di dunia,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (04/03).

Krisis minyak goreng yang berkelanjutan ini, sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Jutaan UMKM sangat bergantung kepada keberadaan minyak goreng sebagai salah satu input produksinya. Khususnya pada industri pengolahan makanan dan Kuliner.

Tapi sangat disayangkan, lanjut Sultan, situasi ini tidak mampu dikendalikan oleh pemerintah. Negara seperti takluk oleh hegemoni pasar bebas yang sangat kapitalistik. Ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Pancasila yang digariskan oleh konstitusi.

“Jika korporasi tidak bisa kooperatif untuk memprioritaskan kepentingan dalam negeri setelah melakukan ekstraksi SDA, maka negara wajib menunjukkan kekuasaannya kepada pelaku pasar sebagai wujud komitmen dalam melindungi kepentingan nasional”, ujar mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Sehingga menurut Sultan, tidak berlebihan jika di tengah situasi yang menyedihkan ini, negara menunjukkan powernya di hadapan pasar. Kami tantang pemerintah evaluasi saja izin usaha perkebunan sawit dan perusahaan CPO yang beroperasi saat ini.

Selain itu, mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini juga mendorong Satgas Pangan dan Badan Pangan Nasional untuk melakukan kontrol distribusi minyak goreng dan produk pangan lainnya secara intensif. Kami harap Rantai pasok pangan harus dipastikan aman dan lancar sebelum suatu produk pangan diekspor, itulah hakikat swasembada.

ADVERTISEMENT

“Dalam konteks minyak goreng, kementerian perindustrian dan kementerian perdagangan adalah pihak yang wajib aktif menyelesaikan masalah yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya ini. Semoga fenomena ini segera berakhir dan menjadi krisis yang terakhir”, tutupnya.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Sudah 20 Tahun Dibahas, RUU Daerah Kepulauan Tunggu Keinginan Politik Pemerintah

10 Juli 2024 - 12:11 WIB

Ilustrasi pulau pulau di Kepri

Tim Insiden Keamanan Internet Indonesia: Teknologi Cloud Nasional Sama dengan Asing

29 Juni 2024 - 15:51 WIB

ilustrasi cybersecurity

Server PDNS Diretas, Guru Besar IT: Tidak Ada Sistem yang Dijamin Keamanannya

27 Juni 2024 - 13:11 WIB

IMG 20240627 WA0003

Mulai Siapkan Diri, Ini Bocoran Jadwal Penerimaan CPNS 2024

7 Mei 2024 - 12:58 WIB

64fe8285acaaa

Pasca Sidang Sengketa di MK, KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024

24 April 2024 - 17:07 WIB

Ketua KPU dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka

Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H Jatuh Pada 10 April 2024

8 April 2024 - 22:51 WIB

PP Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H jatuh 10 April
Trending di Nasional