Menu

Mode Gelap

Nasional · 7 Mar 2022 08:00 WIB ·

Minyak Goreng Langka, IUP Kebun Sawit Layak Dievaluasi


 Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin. Foto: dpdri Perbesar

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin. Foto: dpdri

ADVERTISEMENT
advertisement

Mengikuti trend kelangkaan minyak goreng di Indonesia, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah untuk mengevaluasi izin usaha perkebunan sawit dan perusahaan pengolahan minyak sawit atau CPO yang cenderung memprioritaskan kebutuhan ekspor hingga mengganggu supplay minyak goreng di dalam negeri.

Kondisi kelangkaan tersebut tetunya sangat memperihatinkan menurut Wakil Ketua DPD RI.

“Kita sangat prihatin dengan upaya masyarakat khususnya ibu-ibu yang harus antri dan terdesak-desak hingga menyebabkan kerumunan karena berebut saat membeli minyak goreng di banyak daerah.”

“Sebuah pemandangan yang sangat paradoks di negara penghasil sawit terbesar di dunia,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (04/03).

ADVERTISEMENT
advertisement

Krisis minyak goreng yang berkelanjutan ini, sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Jutaan UMKM sangat bergantung kepada keberadaan minyak goreng sebagai salah satu input produksinya. Khususnya pada industri pengolahan makanan dan Kuliner.

Tapi sangat disayangkan, lanjut Sultan, situasi ini tidak mampu dikendalikan oleh pemerintah. Negara seperti takluk oleh hegemoni pasar bebas yang sangat kapitalistik. Ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Pancasila yang digariskan oleh konstitusi.

ADVERTISEMENT

“Jika korporasi tidak bisa kooperatif untuk memprioritaskan kepentingan dalam negeri setelah melakukan ekstraksi SDA, maka negara wajib menunjukkan kekuasaannya kepada pelaku pasar sebagai wujud komitmen dalam melindungi kepentingan nasional”, ujar mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Sehingga menurut Sultan, tidak berlebihan jika di tengah situasi yang menyedihkan ini, negara menunjukkan powernya di hadapan pasar. Kami tantang pemerintah evaluasi saja izin usaha perkebunan sawit dan perusahaan CPO yang beroperasi saat ini.

Selain itu, mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini juga mendorong Satgas Pangan dan Badan Pangan Nasional untuk melakukan kontrol distribusi minyak goreng dan produk pangan lainnya secara intensif. Kami harap Rantai pasok pangan harus dipastikan aman dan lancar sebelum suatu produk pangan diekspor, itulah hakikat swasembada.

ADVERTISEMENT

“Dalam konteks minyak goreng, kementerian perindustrian dan kementerian perdagangan adalah pihak yang wajib aktif menyelesaikan masalah yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya ini. Semoga fenomena ini segera berakhir dan menjadi krisis yang terakhir”, tutupnya.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 93 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Menkes Budi soal Penyakit Hepatitis Akut pada Anak: Masih Dicari Tahu

18 Mei 2022 - 21:40 WIB

Terbaru! Warga Boleh Tidak Kenakan Masker di Ruang Terbuka

17 Mei 2022 - 18:40 WIB

KTT Khusus ASEAN-AS di Washington DC Hasilkan Kerja Sama Berbagai Sektor

16 Mei 2022 - 12:05 WIB

Jokowi Diberi Kehormatan Jadi Pembicara Awal di Hadapan Anggota Kongres AS

13 Mei 2022 - 10:15 WIB

Meutya Hafid Bersuara Atas Penembakan Jurnalis Al Jazeera di Tepi Barat

13 Mei 2022 - 09:14 WIB

KSAL Laksmana TNI Yudo Margono Terima Bintang Kehormatan dari Australia

8 Mei 2022 - 13:20 WIB

Trending di Nasional
advertisement