Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bakal berkunjung ke Ukraina pada akhir Juni ini.
Namun, dengan kondisi perang Ukraina dan Rusia, kedatangan Presiden Jokowi akan turut disertai pengawalan ekstra ketat.
Kunjungan Jokowi ke Ukraina ini bagian dari kunjungan Eropa yang dimulai 26 Juni 2022. Termasuk menyambangi Jerman untuk menghadiri pertemuan G7 dan berkunjung ke sejumlah negara di Eropa.
Jokowi akan berangkat ke Ukraina menggunakan kereta dari Polandia dan rencananya menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Baca Juga
Dikutip dari cnnindonesia, Komandan Paspampres Mayjen Tri Budi Utomo, menyebutkan dalam lawatan kali ini Presiden Jokowi akan dikawal oleh 39 orang Paspampres yang pernah berada dalam pasukan elit.
“Alhamdulillah kita juga tidak terlalu khawatir karena Paspampres ini ada dari Kopassus, ada dari Denjaka, ada dari Paskhas ada. Alhamdulillah kita percaya diri,” kata Tri, dikutip Jumat (24/6).
Ia menyebutkan pengawalan Jokowi dibagi ke dalam tiga tim, terdiri dari 19 orang tim utama yang bertugas melekat dengan Jokowi.
Selanjutnya 10 orang tim penyelamatan. Serta sisanya tergabung sebagai tim advance yang tugasnya memastikan keamanan Jokowi sebelum tiba di Ukraina.
Selain itu, Paspampres juga membawa senjata lengkap. Hal ini juga telah mendapat persetujuan dari Ukraina.
“Pihak Ukraina sudah memberi kita keleluasaan untuk membawa senjata laras panjang sesuai dengan jumlah personel Paspampres kita dengan amunisi yang tidak terbatas,” jelas Tri.
Selain itu, Presiden Jokowi dan Presiden Ukraina juga akan menggelat pertemuan di lokasi yang jauh dari titik perperangan.
Dalam kunjungan Eropa kali ini, Jokowi juga dikabarkan akan menyambangi Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskov.
Sebelum Jokowi, sudah ada sembilan pemimpin dunia yang juga datang ke Ukraina. Kunjungan tersebut terkait invasi Rusia ke Ukraina.
Di antaranya Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Perdana Menteri Republik Ceko Petr Fiala, dan Perdana Menteri Slovenia Janez Jansa.
Kemudian, ada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Presiden Rumania Klaus Iohannis, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
